Prabowo Menyentuh Isu Audit BUMN dan Anak Perusahaan di Jakarta

Prabowo Menyentuh Isu Audit BUMN dan Anak Perusahaan di Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya mengenai aturan yang memperbolehkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diaudit oleh negara, sementara anak perusahaan tidak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara HUT ke-1 Danantara di Jakarta Selatan, yang menarik perhatian banyak pihak.

Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Serikat Pekerja: Membahas Aspirasi Buruh dan Kebijakan Ekonomi

Prabowo menyentuh sejarah pendirian BUMN yang punya tujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan strategis bangsa, namun ia merasa banyak niat baik ini kini terabaikan. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap pengelolaan sumber daya BUMN.

Sejarah dan Tujuan Awal BUMN

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa BUMN dibangun untuk memenuhi kebutuhan strategis Indonesia setelah merdeka. Salah satu contoh adalah pendirian Patal Senayan di awal kemerdekaan ketika sektor tekstil masih belum berkembang.

Dia menambahkan bahwa ketika kebutuhan akan kertas untuk pendidikan semakin mendesak, pemerintah juga ikut berperan dengan mendirikan pabrik kertas. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Tidak punya obat waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma," ungkap Prabowo, menunjukkan fokus awal pada kesehatan dan pendidikan yang sangat penting saat itu.

Baca juga: Kerusuhan di Tamansari: Protes Berujung Kekacauan di Sekitar Kampus

Penyimpangan dalam Struktur Perusahaan

Prabowo mencatat bahwa perkembangan BUMN tidak selalu sejalan dengan niat awal pendirian yang baik. Ia mengkritik kompleksitas struktur perusahaan akibat pembentukan banyak anak dan cucu perusahaan.

Contohnya, Prabowo menyebut bahwa Pertamina kini memiliki lebih dari 200 anak dan cucu perusahaan. "Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," katanya, yang menunjukkan kekhawatiran terhadap pengelolaan yang efisien.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan penggunaan sumber daya di dalam BUMN, yang seharusnya lebih fokus pada tujuan awalnya.

Aturan Audit yang Kontroversial

Prabowo juga mencatat adanya aturan yang menurutnya aneh. Ia mempertanyakan mengapa BUMN boleh diaudit oleh negara, tetapi anak perusahaannya tidak dapat diaudit. "Peraturan dari mana ini?" tanyanya.

Ia menganggap batasan ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan, sehingga penting untuk segera meninjau kembali aturan ini. Ia menekankan perlunya manajemen yang konsolidatif dan rasional di dalam BUMN.

"Konsolidasi, satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita," tegas Prabowo, mencerminkan optimisme namun juga tantangan yang dihadapi.

Baca juga: Sherina Munaf Menyelamatkan Kucing di Tengah Kontroversi Perampokan Rumah Uya Kuya