Jumat, 27 FEBRUARI 2026 • 18:24 WIB

Golkar Menjawab PDIP Soal Anggaran Pendidikan untuk Program MBG

Author

Fiddy Anggriawan

Fraksi Golkar memberikan tanggapan tegas terkait anggaran Rp 223,5 triliun untuk program Makan Bergizi (MBG) yang dipermasalahkan oleh PDIP. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, semua fraksi sudah sepakat mengenai alokasi anggaran ini di DPR.

Yahya menekankan bahwa PDIP tidak pernah menolak anggaran tersebut selama pembahasan. Golkar pun menyatakan dukungannya terhadap program MBG, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia.

Kesepakatan Anggaran MBG

Yahya Zaini menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai anggaran MBG merupakan hasil dari diskusi menyeluruh antara DPR dan Pemerintah. "Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari Fraksi PDIP selama proses pembahasan di Badan Anggaran dan rapat paripurna. "Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat," tambahnya.

Dukungan Golkar untuk Program MBG

Meskipun partai Golkar tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG, mereka sangat mendukung inisiatif ini. "Golkar sangat mendukung kesuksesan program MBG karena tujuannya sangat mulia," ungkap Yahya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan program serupa di negara lain, seperti Jepang dan Brazil, yang telah menghasilkan generasi berkualitas. "Jepang telah menjalankan program ini selama 137 tahun," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya hasil positif yang bisa dicapai dari program seperti itu.

Yahya menambahkan bahwa kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan masyarakat sangatlah penting untuk keberhasilan program ini. "Pola kerja sama dengan yayasan ini merupakan pola yang tepat sehingga bisa mempercepat pelaksanaan MBG," sebutnya.

Kritik PDIP dan Permintaan Klarifikasi

PDIP mengungkapkan keprihatinan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan meminta klarifikasi lebih lanjut. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menekankan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan wajib belanja 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan untuk pendidikan.

Ia juga mempertegas bahwa kebutuhan pendidikan harus diprioritaskan dan meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran ini. "Di dalam lampiran APBN, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun," jelasnya.

Adian Napitupulu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, juga menekankan bahwa pendanaan pendidikan perlu dipahami dengan tepat untuk menghindari kebingungan. "Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan," ujarnya.