Suara Guru Honorer: Keluhan yang Menggugah di DPR
Dalam sebuah rapat penting di DPR, Indah Permata Sari, seorang guru honorer, tidak bisa menahan emosinya saat mengungkapkan keluhan tentang kesejahteraan yang kurang memadai. Ia merasakan ketidakadilan dan pengabaian dalam sistem pendidikan yang menghadapi tantangan besar.
Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Mendengar Aspirasi dan Tuntutan
Di ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang ramai, para guru honorer berbagi kesulitan administrasi yang membuat mereka merasa tersisih. Indah, guru dari SDN Wanasari 01 Cibitung, menjelaskan bahwa data yang tidak tepat membuat proses pendaftaran mereka terhambat.
Indah Permata Sari, hadir dalam rapat Baleg DPR, dengan harapan menyampaikan isu yang mengganggu para guru honorer. Ia menjelaskan bahwa namanya tidak tercatat dengan benar dalam data dan merasa sangat terpinggirkan.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mempertanyakan pengertian mengenai data pendidikan yang merujuk pada Dapodik. Indah menjawab, 'Dapodik, Pak,' merujuk pada sistem yang menghalangi jalannya pendaftaran sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Baca juga: Korea Selatan U-23 Siap Tantang Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2026
Indah mengungkapkan bahwa ketidakterdata dalam Dapodik menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran P3K. Situasi ini membuat mereka merasa tertinggal dan terancam oleh ketidakpastian pekerjaan.
Ia menyoroti fakta, 'Susah sekali, Pak, kadang informasi yang turun dari dinas ke sekolah tidak menyeluruh, Pak, jadinya kita ketinggalan info,' mengekspresikan frustrasi atas kurangnya transparansi dari pihak terkait.
Dalam suasana yang penuh emosi, Indah mengekspresikan kesedihannya mengenai kesejahteraan yang rendah. Ia menceritakan betapa beratnya membagi waktu antara mengajar dan bekerja sebagai pengantar laundry untuk memenuhi kebutuhan hidup.
'Karena saya juga, seperti yang tadi bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry, Pak,' katanya sambil terisak, menyerukan agar pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap nasib guru honorer.
Baca juga: Unisba dan Unpas Tegaskan Tidak Ada Aparat TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: