Krisis Dualisme Muay Thai Indonesia: Ancaman bagi 1.200 Atlet

Krisis Dualisme Muay Thai Indonesia: Ancaman bagi 1.200 Atlet

Ketidakpastian menghantui dunia bela diri nasional akibat konflik kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet dari berbagai daerah merasa terabaikan dalam polemik yang tak kunjung reda.

Baca juga: Timnas Indonesia U-23 Gagal Menang Melawan Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Dari kejanggalan administratif hingga dugaan intimidasi, masalah ini memberikan dampak signifikan pada kondisi mental para atlet. Kubu yang mendukung Farel Alfaret dan Lutfi Agizal berencana mengambil langkah politik untuk menyelesaikan konflik ini.

Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT

Ketidakberesan administratif menjadi sorotan utama dalam pengelolaan PBMI, menurut Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret. Ia mencatat penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi dilakukan secara mendadak tanpa proses pencabutan SK kepengurusan sebelumnya.

Lutfi menjelaskan, "Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi."

Masalah yang sama berlanjut dengan pembekuan pengurus daerah yang juga dilakukan tanpa komunikasi yang transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," lanjutnya.

Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Serikat Pekerja: Membahas Aspirasi Buruh dan Kebijakan Ekonomi

Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua

Konflik ini menciptakan ketidakpastian yang berimbas pada kesehatan mental para atlet. Ada laporan dari perwakilan orang tua atlet mengenai tekanan dan intimidasi yang mengganggu fokus bertanding para atlet.

Kondisi psikologis para atlet yang tertekan menjadi perhatian utama, karena bisa berdampak pada prestasi Muay Thai Indonesia. Dalam konteks ini, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mendorong untuk mengadakan audiensi terbuka demi transparansi status atlet nasional.

Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI

Meskipun saat ini mereka masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal tidak berniat berhenti. Mereka bertekad untuk membawa isu ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) jika aspirasi mereka tidak diperhatikan.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Sementara itu, pengurus daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Papua dan DKI Jakarta, tetap bersatu menuntut keadilan untuk para atlet yang telah mengorbankan banyak hal demi cabang olahraga ini.

Baca juga: Transfer Kiper Baru Jadi Sorotan Manchester United dan Manchester City