Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan, menargetkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Hendri. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan suap proyek di pemerintahan daerah.
Baca juga: Kunto Aji Soroti Tanggung Jawab Anggota Dewan dan Perjuangan Masyarakat
Dalam aksi yang berlangsung pada 9 Maret 2026, KPK mengamankan 13 orang, termasuk kedua pejabat tersebut, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta.
Detail Operasi Tangkap Tangan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberantas praktik korupsi dalam pemerintahan daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penangkapan kali ini berhubungan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong.
Sebanyak 13 orang berhasil diamankan dalam operasi yang terjadi pada malam hari, di mana sejumlah barang bukti diperoleh termasuk uang tunai dan dokumen penting. Budi Prasetyo menekankan, 'Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.'
Baca juga: Kerusuhan di Tamansari: Protes Berujung Kekacauan di Sekitar Kampus
Proses Hukum Lanjutan
Setelah pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu, sembilan dari 13 orang yang ditangkap sudah dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Budi Prasetyo mengungkapkan, 'Saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih,' menandai langkah awal proses hukum selanjutnya.
Pemeriksaan mendalam terhadap para terduga akan dilakukan, disertai analisis terhadap barang bukti yang telah dikumpulkan. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
Tanggapan dan Implikasi
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Bupati Rejang Lebong terlibat dalam OTT ini. Dia menambahkan, 'Benar, Bupati Rejang Lebong,' menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.
KPK berharap bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat publik untuk tidak terlibat dalam tindakan serupa. Penangkapan ini juga dapat mendorong evaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas di setiap proyek pemerintah.
Baca juga: Presiden Prabowo Berikan Penghargaan bagi Polisi Terluka dalam Aksi Demonstrasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: