Dampak Pencaplokan Greenland Terhadap NATO: Suara Para Senator AS

Dampak Pencaplokan Greenland Terhadap NATO: Suara Para Senator AS

Para senator di Amerika Serikat memperingatkan bahwa niat pencaplokan Greenland dapat berpotensi mengakhiri eksistensi NATO, aliansi pertahanan yang terbentuk setelah Perang Dunia II.

Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Mendengar Aspirasi dan Tuntutan

Peringatan ini muncul setelah komentar dari Senator Chris Murphy yang menyoroti konflik dengan sekutu Eropa jika rencana tersebut dilaksanakan.

Pernyataan Senator dan Dasar Hukum NATO

Dalam acara 'Meet the Press' di NBC, Senator Chris Murphy mengungkapkan, "NATO akan memiliki kewajiban untuk membela Greenland, dan oleh karena itu mempertanyakan apakah kita akan berperang dengan Eropa, dengan Inggris, dengan Prancis."

Greenland yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah Pasal 5 Piagam NATO. Pasal tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.

Pasal ini pernah diterapkan dalam konteks serangan teroris 11 September 2001 untuk mendukung Amerika Serikat.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ Terkait Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Reaksi Para Politikus Terkait Pencaplokan

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan penolakannya terhadap rencana Trump, mengatakan, "Itu sangat tidak sopan."

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga memberikan respons tegas, "Jika Amerika Serikat menyerang negara NATO lain, semuanya akan berhenti."

Senator Mark Warner dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa tindakan agresif terhadap Greenland bisa menghancurkan keutuhan NATO.

Tanggapan Gedung Putih dan Rencana Ke Depan

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa keinginan pemerintah Trump untuk menguasai Greenland adalah 'prioritas keamanan nasional'.

Dia menambahkan, "Penggunaan Militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi Panglima Tertinggi."

Presiden Trump sendiri mengklaim, jika tindakan tidak diambil, wilayah tersebut mungkin akan diambil alih oleh negara seperti Rusia atau China.

Baca juga: Direktur Lokataru Ditangkap: Kontroversi Penghasutan dan Kebebasan Sipil