Indonesia secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Momen ini bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Situasi Pulih
Penetapan ini diumumkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, menandai tonggak baru dalam diplomasi internasional Indonesia.
Proses Pemilihan dan Dukungan Diplomatik
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah hasil kesepakatan negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025 setelah proses pemilihan kawasan yang menyeluruh.
Sebagai bagian dari dukungan pencalonan, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan intensif dengan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri. Langkah-langkah ini disesuaikan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral.
Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Serikat Pekerja: Membahas Aspirasi Buruh dan Kebijakan Ekonomi
Peran dan Tanggung Jawab Indonesia
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Ia memiliki pengalaman diplomasi yang solid, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar untuk India dan Bhutan.
Sebagai pemimpin, Indonesia akan bertanggung jawab untuk memandu seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026. Negara ini berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang objektif dan inklusif dalam menangani isu-isu hak asasi manusia yang dihadapi komunitas internasional.
Visi dan Tema Kepemimpinan
Kepemimpinan Indonesia tahun ini mengusung tema "A Presidency for All", mencerminkan tekad untuk membangun konsensus serta meningkatkan kinerja lembaga. Menteri Luar Negeri Sugiono menharapkan agar prinsip imparsialitas dan transparansi akan tetap menjadi prioritas.
Dengan pengalaman sebelumnya sebagai anggota Dewan HAM PBB sebanyak enam kali dan dua kali sebagai Wakil Presiden, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia di level global. Ini menjadi dasar bagi kepemimpinan Indonesia yang selanjutnya.
Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille: Peluang Baru untuk Talenta Indonesia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
