Buruh Jakarta Tekankan Pentingnya Revisi UMP 2026 Demi Kesejahteraan

Buruh Jakarta Tekankan Pentingnya Revisi UMP 2026 Demi Kesejahteraan

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi di Jakarta. Mereka menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Korea Selatan U-23 Siap Tantang Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2026

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa kondisi saat ini tidak sebanding, dengan gaji buruh Jakarta yang masih lebih rendah dibandingkan buruh di Karawang. Hal ini, menurutnya, harus segera diperbaiki agar tidak ada kesenjangan dalam kehidupan pekerja.

Tuntutan untuk Revisi UMP DKI Jakarta

Dalam aksinya yang berlangsung di Jalan Merdeka Selatan, Said Iqbal menekankan, "Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi."

Ia menegaskan bahwa gaji pekerja di gedung-gedung tinggi di Jakarta perlu kompetitif dibandingkan dengan buruh pabrik panci di Karawang dan pabrik plastik di Bekasi. Tuntutan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gaji antara Jakarta dan daerah lain yang memiliki kondisi ekonomi serupa.

Said Iqbal juga menyebutkan, "Sekarang Gubernur DKI Jakarta hanya memutuskan upah minimum Rp 5,73 juta. Ini menunjukkan kesenjangan sosial," memperlihatkan bahwa banyak pekerja masih berpenghasilan di bawah standar kehidupan yang layak.

Baca juga: Kerusuhan di Tamansari: Protes Berujung Kekacauan di Sekitar Kampus

Data Pendapatan Per Kapita yang Mengkhawatirkan

Ia merujuk pada laporan dari International Monetary Fund dan World Bank yang mencatat pendapatan per kapita di DKI Jakarta mencapai USD 21 ribu per tahun, atau sekitar Rp 28 juta per bulan. "Hal ini tidak sebanding jika kita lihat gaji minimum yang ditetapkan," ujar Said.

Said menekankan perlunya revisi UMP yang layak agar sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang di Jakarta. Pendapatan yang tinggi tidak berarti jika gaji minimum tetap stagnan dan di bawah kebutuhan hidup.

Pernyataan ini semakin mendesak pemerintah untuk menunjukkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja yang lebih kuat dan adil.

Aksi Demonstrasi dan Respons dari Pihak Berwenang

Massa demonstran yang mengenakan seragam berwarna hitam dan merah membentangkan spanduk dengan tuntutan yang jelas, seperti, "Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,89 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL."

Di lokasi, terlihat pengawalan dari pihak kepolisian serta penutupan jalan di kawasan tersebut. Keberadaan polisi menunjukkan perhatian serius dari pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para buruh.

Reaksi dari pemerintah juga menjadi sorotan masyarakat, di mana diharapkan ada tanggapan cepat mengenai tuntutan revisi UMP untuk memastikan keadilan bagi seluruh pekerja di Ibu Kota.

Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil