Titiek Soeharto Desak Hentikan Praktik Penebangan Pohon pasca Banjir Bandang di Sumatera

Titiek Soeharto Desak Hentikan Praktik Penebangan Pohon pasca Banjir Bandang di Sumatera

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau akrab disapa Titiek Soeharto, menyampaikan kegeraman dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai bencana banjir bandang di Sumatera.

Baca juga: Adrian Wibowo, Pemain Pertama Campuran AS-Indonesia di MLS

Dia menekankan perlunya penghentian praktik penebangan pohon yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperparah dampak bencana alam.

Kegeraman Titiek Soeharto dan Tuntutan Penghentian Penebangan

Dalam rapat yang diadakan pada Kamis, 4 Desember 2025, Titiek Soeharto mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak penebangan hutan di Sumatera. 'Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,' ucapnya.

Ketidakpuasan ini muncul saat dia melihat kondisi pohon-pohon besar yang telah dipotong, yang menjadi kerugian bagi masyarakat yang berusaha melestarikan lingkungan. 'Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan,' jelasnya.

Dia juga menyoroti dampak negatif dari penebangan yang merusak lingkungan. 'Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,' ungkapnya dengan nada kesal mengenai pentingnya keberadaan hutan.

Baca juga: Kerusuhan di Tamansari: Protes Berujung Kekacauan di Sekitar Kampus

Tindakan Perusahaan Pasca-Bencana

Titiek Soeharto juga mengamati truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya dua hari setelah banjir bandang. 'Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Sungguh menyakitkan banget itu,' ujarnya.

Pemandangan tersebut dianggapnya sebagai tindakan yang mengejek serta tidak peka terhadap penderitaan masyarakat. 'Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,' tambahnya.

Kritikan ini mendorong Titiek untuk menekankan pentingnya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perizinan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang rentan untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat.

Respons Menteri Kehutanan terhadap Isu Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons dengan mengakui bahwa bencana di Sumatera adalah dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan. 'Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,' katanya.

Dalam rapat tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa kementerian akan mengevaluasi penatakelolaan hutan untuk mencegah bencana serupa di masa depan. 'Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,' sambungnya.

Ia juga mengungkapkan langkah konkrit berupa penghentian penerbitan izin baru selama satu tahun. 'Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,' ungkapnya.

Baca juga: Transformasi Kamar Kecil Menjadi Ruang Cozy dengan Trik Sederhana