Kamis, 26 FEBRUARI 2026 • 13:39 WIB

Kasus Pemerasan Izin Tenaga Kerja Asing Terbongkar, Uang Rp 570 Juta Digunakan untuk Tiket Konser

Author

Fiddy Anggriawan

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap bahwa dana sebesar Rp 570 juta yang diduga hasil pemerasan untuk izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dialokasikan untuk membeli tiket konser Coldplay.

Ahli Akunting Forensik dari KPK, Miftah Aulani Rahman, mengonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa dana diambil dari rekening milik terdakwa, Putri Citra Wahyoe, staf Kementerian Ketenagakerjaan.

Detail Penggunaan Uang Hasil Pemerasan

Pengeluaran untuk tiket konser Coldplay mencapai Rp 570.000.412, menyasar pegawai yang terlibat dalam pengurusan izin RPTKA. Hal ini mencerminkan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang menyimpang.

Miftah Aulani Rahman mencatat bahwa Putri Citra Wahyoe mengendalikan beberapa rekening, dengan total uang yang masuk mencapai Rp 29,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 23,69 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi serta pihak lain, termasuk pembayaran untuk pegawai.

Sebagai ilustrasi, total pembayaran untuk gaji dua mingguan pegawai PPTKA mencapai Rp 11,4 miliar, sementara uang makan pegawai antara 2018-2019 dan 2023-2024 tercatat mencapai Rp 1,7 miliar. Ditambah lagi, ada tambahan lembur verifikator senilai Rp 1,369 miliar, serta dana untuk keperluan lain.

Terdakwa dan Peran Mereka

Delapan terdakwa, termasuk eks Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono dan Haryanto, ditangkap dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat pemerasan yang merugikan pihak yang membutuhkan izin RPTKA.

Setiap terdakwa memiliki rincian jumlah uang yang didapat dari pemerasan. Misalnya, Suhartono diduga menerima Rp 460 juta, sementara Haryanto mencatat Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil. Total uang yang diduga terlibat dalam praktik ini mencapai Rp 135,29 miliar.

Pengacara para terdakwa mengklaim bahwa proses pengurusan izin Kementerian Ketenagakerjaan telah mengikuti prosedur yang benar, meskipun ada indikasi pemerasan oleh salah satu staf mereka.

Temuan KPK dan Implikasi Hukum

Temuan KPK menunjukkan indikasi praktik korupsi terstruktur di Kementerian Ketenagakerjaan terkait izin TKA. Miftah mengungkapkan, "Ini bukan hanya sekedar pemanfaatan dana, tetapi pencurian dari mereka yang tidak berkepentingan untuk tampil dalam proses yang seharusnya transparan."

Kasus ini memicu perhatian masyarakat serta kritik terhadap sistem pengawasan di intansi pemerintah. Diharapkan, peningkatan pengawasan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memperbaiki citra Kementerian Ketenagakerjaan.

Para terdakwa kini menghadapi ancaman hukuman serius jika terbukti bersalah terkait kerugian finansial yang dialami negara serta masyarakat. Proses hukum masih berlangsung, dengan harapan bagi publik untuk mendapatkan transparansi lebih dalam.