Selasa, 24 FEBRUARI 2026 • 11:54 WIB

Gubernur Kaltim Tanggapi Isu Anggaran Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

Author

Fiddy Anggriawan

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyampaikan penjelasan terkait anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas yang menuai kontroversi. Ia menegaskan bahwa pengadaan ini bertujuan untuk mempertahankan marwah dan efektivitas kerja di daerah tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan klarifikasi bahwa rencana pengadaan telah mempertimbangkan kebutuhan operasional kepala daerah, serta kondisi geografis Kaltim yang memerlukan kendaraan yang andal.

Rincian Pengadaan Mobil Dinas

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kendaraan yang akan diadakan adalah jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Kendaraan ini dirancang untuk mampu melewati medan yang berat dan ekstrim di Kalimantan Timur.

Menurut Sri, kendaraan operasional sangat penting agar Gubernur dapat meninjau permasalahan daerah secara langsung. "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok," ujarnya.

Sri juga menekankan bahwa, "Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan."

Penjelasan Gubernur Mengenai Kebutuhan Mobil Dinas

Rudy Mas'ud mengklarifikasi bahwa hingga kini, ia belum menerima mobil dinas dari pemerintah provinsi. Ia menyatakan, "Berkenaan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya."

Gubernur menjelaskan bahwa ia saat ini menggunakan mobil pribadi dan menekankan bahwa pengadaan mobil dinas bertujuan untuk menjaga marwah daerah. "Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global," kata Rudy.

Ia juga menegaskan, "Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya? Kita jaga marwahnya Kaltim."

Proses Pengadaan dan Anggaran APBD

Dari informasi yang dirangkum dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah yang menggunakan APBD 2026. Rencana ini mencakup pembelian satu unit jip 4x4 dengan kapasitas mesin 3.346 cc solar.

Pengadaan kendaraan dinas ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Mei 2026 dengan metode e-purchasing. Pagu anggaran yang disetujui untuk pengadaan ini kurang lebih sebesar Rp 2,9 miliar.

Rudy menekankan pentingnya kualitas kendaraan, "Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri."