Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:37 WIB

KTT Board of Peace di Washington: 20 Negara Siap Dukung Pemulihan Gaza

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan memimpin pertemuan Board of Peace di Washington pada 19 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan internasional bagi rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Lebih dari 20 negara dijadwalkan untuk berpartisipasi, dengan target pengumpulan dana mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS demi mendukung wilayah yang terdampak konflik.

Komitmen Internasional untuk Gaza

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa negara-negara peserta berjanji untuk mengirim ribuan personel dalam sebuah misi stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari rencana besar pemerintahan Trump untuk membangun kembali wilayah tersebut.

“Presiden memiliki rencana dan visi yang sangat berani untuk membangun kembali Gaza, yang kini berjalan dengan baik melalui Board of Peace,” ucap Leavitt, menekankan komitmen pemerintah AS dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di kawasan itu.

Pembentukan dan Dukungan Board of Peace

Board of Peace didirikan setelah Trump menandatangani dokumen pendirian di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan badan ini dianggap mendapat dukungan dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rencana perdamaian untuk Gaza.

Negara-negara di Timur Tengah, termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang seperti Indonesia, telah bergabung dalam badan ini. Namun, beberapa negara Barat menunjukkan kehati-hatian terhadap keterlibatan mereka.

Kritik dan Kontroversi

Keterlibatan Vatikan menjadi sorotan, di mana mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi setelah Kardinal Pietro Parolin menegaskan bahwa penanganan krisis Gaza seharusnya di bawah koordinasi PBB. Keputusan ini menciptakan perdebatan mengenai legitimasi dan peran Board of Peace.

Awalnya, Board of Peace dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza setelah gencatan senjata bulan Oktober lalu. Namun, pernyataan Trump yang membuka kemungkinan perluasan peran badan ini untuk menangani konflik global menimbulkan kekhawatiran akan potensi tumpang tindih dengan peran PBB.