Jumat, 16 JANUARI 2026 • 13:31 WIB

Perekrutan Ilegal: CEO OnePlus Jadi Buronan di Taiwan

Author

Fiddy Anggriawan

Pete Lau, CEO OnePlus, kini menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah Kejaksaan Distrik Shilin mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ia diduga terlibat dalam perekrutan ilegal lebih dari 70 tenaga kerja asal Taiwan.

Kasus ini mengungkap praktik perekrutan yang melanggar Undang-undang Cross-Strait Act, di mana Lau bekerja sama dengan dua warga lokal untuk memfasilitasi proses tersebut.

Dugaan Perekrutan Ilegal

Surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau diterbitkan pada 13 Januari 2026, menandai langkah serius dari Kejaksaan Distrik Shilin. Lau dituduh melakukan perekrutan tenaga kerja dari Taiwan secara ilegal, melanggar regulasi yang ada.

Dalam penjelasan resmi, Lau diduga bekerja sama dengan dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, untuk merekrut lebih dari 70 teknisi. Praktik ini jelas melanggar Undang-undang Cross-Strait Act, yang mewajibkan perusahaan China mendapatkan izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan.

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal di Taiwan dari potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan luar.

Peran Lin dan Cheng dalam Kasus Ini

Lin dan Cheng ditemukan memiliki peranan krusial dalam proses perekrutan ilegal yang dilakukan untuk OnePlus. Mereka terlibat dalam aliran dana yang ditujukan untuk menyokong perekrutan ini.

Kedua individu ini mendaftarkan perusahaan ‘OnePlus’ pada Maret 2014 dan melakukan perubahan nama menjadi ‘Sonar’ setahun setelahnya. Ini diindikasikan sebagai upaya untuk menyembunyikan praktik tidak sah yang mereka lakukan.

Laporan menunjukkan aliran dana lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan antara Agustus 2015 hingga Januari 2021. Penggunaan dana yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan ini bersifat mencurigakan.

Respons OnePlus dan Situasi di Taiwan

Fakta bahwa hingga kini OnePlus belum memberikan pernyataan resmi mengenai surat perintah penangkapan ini menambah ketidakpastian dalam situasi. Kasus ini merupakan tambahan dalam daftar isu hukum yang dihadapi perusahaan China terkait rekrutmen di Taiwan.

Pemerintah Taiwan aktif dalam mengawasi dan menangani masalah perekrutan ilegal, terutama di sektor semikonduktor. Taiwan, menjadi target popular bagi perusahaan-perusahaan China berusaha mendapatkan tenaga kerja berkualitas.

Dalam setahun terakhir, dilaporkan lebih dari 100 penyelidikan HR terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi ilegal di Taiwan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Taiwan dalam menjaga perlindungan tenaga kerja lokal dari praktik perekrutan yang melanggar hukum.