Jakarta Resmi Menjadi Kota Terpadat di Dunia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja mengumumkan bahwa Jakarta kini menjadi kota terpadat di dunia, dengan populasi mencapai 42 juta jiwa, menggeser Tokyo dari posisi puncak.
Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Mendengar Aspirasi dan Tuntutan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup mobilitas harian penduduk di wilayah metropolitan, bukan hanya jumlah penduduk terdaftar.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyatakan bahwa perhitungan 42 juta jiwa mengacu pada definisi urbanisasi di kota-kota besar.
Menurutnya, jika menggunakan metode berbasis negara, Jakarta hanya tercatat memiliki 12 juta jiwa pada tahun 2025, berdasarkan revisi World Urbanization Prospects (WUP) dari PBB.
Tokyo, dengan populasi 33 juta jiwa, kini menempati peringkat ketiga setelah Jakarta. 'Mereka datang untuk bekerja, sekolah, kuliah, berbisnis, berobat, hingga mengurus layanan publik,' jelas Chico.
Jumlah 42 juta jiwa mencerminkan total mobilitas harian, bukan total penduduk resmi yang terdaftar.
Setiap harinya, Jakarta disesaki oleh bukan hanya penduduk resminya, tetapi juga jutaan orang dari daerah sekitarnya. 'Mobilitas ini membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya,' tambah Chico.
Baca juga: Penjarahan di Rumah Politisi NasDem: Polisi Semakin Intensif Melakukan Penyelidikan
Data dari Dukcapil mencatat jumlah penduduk resmi Jakarta mencapai 11.010.514 jiwa, yang merupakan data kependudukan per semester I tahun 2025.
Data global dari PBB menunjukkan pergerakan populasi serta urbanisasi yang terjadi, dengan Chico menegaskan, '42 juta itu adalah prediksi pergerakan urbanisasi di kota megapolitan.'
Kondisi ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, membuat Jakarta menjadi pusat aktivitas berbagai daerah.
Dengan penobatan ini, Jakarta menunjukkan pertumbuhan demografis yang signifikan, namun hal ini juga memunculkan tantangan pada infrastruktur dan layanan publik.
Chico menekankan bahwa pengelolaan pertumbuhan penduduk harus diantisipasi dengan kebijakan yang sesuai, terutama dalam pengembangan infrastruktur transportasi untuk mengatasi kemacetan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: