Rabu, 12 NOVEMBER 2025 • 15:05 WIB

Undang-Undang Baru Slovakia: Pejalan Kaki Dibatasi kecepatan 6 km/jam

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Slovakia baru-baru ini menyetujui undang-undang yang menetapkan batas kecepatan maksimum 6 kilometer per jam bagi pejalan kaki di trotoar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di trotoar yang semakin padat.

Namun, sejumlah warga menganggap aturan ini berlebihan dan tidak realistis, menyusul spekulasi mengenai kemungkinan dibutuhkannya SIM untuk berjalan kaki. Pelanggaran terhadap batas kecepatan ini akan dikenakan denda hingga 100 euro.

Rincian Undang-Undang Baru

Undang-undang ini tidak hanya mengatur pejalan kaki, tetapi juga pengguna lain seperti pesepeda, pengguna sepatu roda, dan skuter listrik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan di trotoar yang semakin ramai.

Berdasarkan rencana, pelanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi hingga 100 euro, meskipun pemerintah belum menjelaskan bagaimana penegakan hukum akan dilakukan setelah aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan

Beberapa kalangan berpendapat regulasi ini tidak realistis dan bisa menciptakan situasi yang absurd. Dan Kollar, Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia, menegaskan, 'Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan, bahkan anak-anak berusia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya.'

Di sisi lain, kelompok Concerned Mothers meminta agar Presiden Slovakia tidak menandatangani undang-undang tersebut. Mereka percaya bahwa aturan ini hanya akan menimbulkan kebingungan dan tidak akan menyelesaikan masalah keselamatan di jalan.

Konteks dan Tantangan Kebijakan

Data dari kepolisian Slovakia mencatat bahwa pada tahun lalu terdapat 67 pejalan kaki serta 22 pesepeda dan pengguna skuter yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan. Namun, data spesifik mengenai insiden yang terjadi di trotoar tidak pernah dicatat secara terpisah.

Pemerintah Slovakia, di bawah Perdana Menteri Robert Fico, telah mengeluarkan sejumlah perundang-undangan yang kontroversial sejak 2023. Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut sering menuai protes dari masyarakat yang merasa kebebasan mereka terancam.