Keseriusan Indonesia dalam Proyek Jet Tempur KF-21 Bersama Korea Selatan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan Indonesia untuk melanjutkan proyek jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan dalam pertemuan bilateral di Gyeongju.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia
Negosiasi mengenai proyek ini akan terus berlanjut, dengan fokus pada aspek pembiayaan dan kualitas yang menjadi perhatian utama.
Dalam diskusi tersebut, Prabowo menggarisbawahi bahwa proyek KF-21 sangat penting untuk kedua negara. 'Dalam bidang keamanan, kami telah melanjutkan kerja sama ini. Dan saya pikir kami akan terus membahas tindak lanjut proyek KF-21,' ungkap Prabowo.
Dia menjelaskan bahwa negosiasi antara tim teknis dari kedua negara akan terus dilakukan. Pembicaraan ini mencakup aspek ekonomi, harga, dan skema pembiayaan yang krusial dalam pengembangan pesawat tempur.
Prabowo juga menambahkan, 'Jadi, saya pikir para menteri kami akan terus berdiskusi dengan tim Anda, dan tim teknis kami juga akan melanjutkan hal ini.' Dia menyebut bahwa pembicaraan mengenai kualitas harus dilakukan dengan lebih rinci dan tidak di hadapan media.
Baca juga: Kunto Aji : Tanggung Jawab Anggota DPR Harus Diterima Seutuhnya
Prabowo tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pentingnya memperkuat hubungan ekonomi dengan Korea Selatan. Dia menilai hubungan ini sangat strategis untuk Indonesia.
'Dan saya pikir secara keseluruhan, keterlibatan antara pemerintah kami juga sangat baik. Saya bertemu, saya rasa, sekitar 20, 25 pemimpin industri dan bisnis Korea ketika mereka mengunjungi Indonesia,' jelasnya.
Dia menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk partisipasi yang luas dari Korea Selatan dalam perekonomian nasional, menandakan bahwa proyek KF-21 lebih dari sekadar aspek pertahanan.
Proyek jet tempur KF-21 merupakan hasil dari perjanjian kerja sama yang dimulai pada tahun 2014, yang mencakup pembagian biaya pengembangan antara kedua negara. Indonesia bertanggung jawab atas 20 persen dari total biaya pengembangan.
Namun, keterlambatan pembayaran dari Indonesia menjadi perhatian, mengingat keterbatasan anggaran negara. Indonesia juga diketahui sempat mengajukan pengurangan pembayaran yang disebut sebagai 'penyesuaian pembayaran'.
Kementerian Pertahanan juga mengonfirmasi adanya diskusi terkait penyesuaian tersebut. Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, menyatakan bahwa '...penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Korea Selatan.'
Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Serikat Pekerja: Membahas Aspirasi Buruh dan Kebijakan Ekonomi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: