Rabu, 08 OKTOBER 2025 • 14:35 WIB

Investigasi Keracunan Makanan di SD Negeri 1 Sindangsari, Ciamis

Author

Fiddy Anggriawan

Tim investigasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan inspeksi mendadak terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak sesuai dengan standar gizi di SD Negeri 1 Sindangsari, Ciamis, Jawa Barat.

Dugaan keracunan makanan melibatkan 16 siswa yang mengonsumsi menu yang terdiri dari roti tawar, keju, bubur kacang, santan, dan puding buah.

Penyelidikan Keracunan Makanan di Ciamis

Pada 3 Oktober 2025, Polres Ciamis mengambil langkah cepat untuk menangani dugaan keracunan makanan yang menimpa 16 siswa di SD Negeri 1 Sindangsari. Kasus ini mendapat perhatian setelah informasi sekitar menu MBG yang dinilai tidak sesuai mulai beredar.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa menu yang disajikan kepada siswa tidak sesuai dengan informasi yang beredar di media sosial. Ternyata, menu yang seharusnya adalah pangsit goreng berisi tahu, telur, dan ayam, bukan hanya kulit pangsit seperti yang diunggah sebelumnya.

Hasil Inspeksi Tim BGN

Sebagai tindak lanjut, tim BGN melaksanakan inspeksi di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Mampang 1 Depok, pada 7 Oktober 2025. Tim menemukan adanya ketidaksesuaian antara menu yang ditayangkan di publik dengan menu yang disajikan di sekolah.

"Yang beredar di media benar hanya pangsit goreng satu biji, beberapa potong kentang rebus, beberapa potong wortel, pisang, saus tomat," ungkap anggota tim BGN, Raniah Salsabila. Penjelasan ini menunjukkan bahwa walaupun ada kesalahan komunikasi, konten makanan tidak sepenuhnya terabaikan.

Rekomendasi untuk Memperbaiki Pelayanan Gizi

BGN mengidentifikasi penggunaan kentang sebagai pengganti nasi digunakan untuk meminimalisir limbah makanan yang seringkali berasal dari bahan makanan yang tidak terpakai. Raniah menekankan pentingnya evaluasi menu serta porsi untuk memastikan kesesuaian dengan standar nutrisi yang berlaku.

Tim investigasi juga merekomendasikan perbaikan infrastruktur yang mendukung pelayanan makanan di SPPG. "Perlu evaluasi menu dan porsi makanan, serta perbaikan dan kelengkapan infrastruktur SPPG sesuai dengan Juknis MBG," kata Raniah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa setiap SPPG harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan memenuhi tingkat kecukupan gizi yang ditetapkan.