Kamis, 02 OKTOBER 2025 • 12:02 WIB

Kementerian Hukum dan HAM Resmi Tandatangani SK Kepengurusan PPP

Author

Edi Hidayat

Kementerian Hukum dan HAM baru saja menandatangani SK kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah pimpinan Muhammad Mardiono.

Penandatanganan ini mencakup proses administrasi yang sangat dinanti setelah Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara.

Dinamika Kepemimpinan di PPP

Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat usai Muktamar pada 27 September lalu. Kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim sebagai Ketua Umum yang sah, memperumit situasi internal partai.

Mardiono mengklaim terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan dari 1.304 muktamirin yang hadir. Namun, pengakuan ini ditentang sebagian peserta muktamar yang menganggap langkah tersebut tidak sah.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy, yang akrab disapa Romy, menyarankan agar hasil Muktamar dievaluasi. Ia mengusulkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, menandakan adanya ketegangan dalam internal partai.

Reaksi dari Kementerian dan Pengurus Partai

Menko Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapannya terkait perseteruan ini. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengakui pengurus baru PPP tanpa kesepakatan internasional yang jelas.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertarungan menuju kepemimpinan yang sah masih belum terselesaikan. Setelah Muktamar, kedua kubu berkomitmen untuk mendaftarkan susunan pengurus baru ke instansi terkait.

Namun, keputusan muktamar harus dituangkan dalam akta notaris terlebih dahulu untuk mendapat validasi dari pemerintah, menambah kompleksitas proses tersebut.

Perspektif Ke Depan bagi PPP

Kepengurusan PPP di bawah Mardiono dan Agus Suparmanto memerlukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Harapan partai untuk solid di bawah kepemimpinan yang jelas sangat tergantung pada penyelesaian konflik yang ada.

Perbedaan pendapat di antara kader dapat berdampak signifikan pada kekuatan partai dalam menghadapi pemilu mendatang. PPP harus mengedepankan kolaborasi untuk mempertahankan eksistensinya di kancah politik Indonesia.