Langkah Kementerian Komunikasi Terhadap Google: Teguran dan Ancaman Pemblokiran

Langkah Kementerian Komunikasi Terhadap Google: Teguran dan Ancaman Pemblokiran

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdikbud) mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Google, perusahaan induk YouTube.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia

Langkah ini diambil setelah YouTube dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Sanksi Teguran Tertulis dari Kemdikbud

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa sanksi berupa surat teguran ini dikirim melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital setelah pemeriksaan pada 7 April 2026.

"Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas bagi platform yang mangkir dari kewajibannya atau melawan hukum di Indonesia," tegas Meutya.

Sanksi ini bertujuan untuk memaksa Google mengubah sikap dalam memenuhi kewajiban hukum di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kemdikbud Nomor 9 Tahun 2026, sanksi ini bersifat eskalatif, dimulai dari teguran hingga pemblokiran akses permanen.

Perbedaan Sikap: Meta Patuh Penuh Terhadap Aturan

Berbeda dengan Google, Meta yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads kini telah menyatakan kepatuhan penuh terhadap peraturan pemerintah.

Baca juga: Apple Siap Luncurkan iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray

Langkah ini diambil setelah merespon protes dan permintaan dari kementerian.

"Dengan bergabungnya Meta, sudah ada tiga entitas besar yang berstatus 'patuh penuh', yaitu Meta, X (Twitter), dan Bigo Live," jelas Meutya.

Kepatuhan Meta diharapkan dapat menjadi contoh bagi platform lainnya dalam hal perlindungan anak di dunia digital.

Nasib TikTok dan Roblox Menjelang Tenggat Waktu

TikTok dan Roblox menjadi sorotan selanjutnya, dengan nasib mereka akan ditentukan pada 10 April 2026.

Kedua platform ini sebelumnya sudah mengajukan perpanjangan waktu untuk menyusun rencana aksi terkait pembatasan pengguna di bawah umur.

Kemdikbud juga mengimbau semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lainnya untuk melaporkan profil risiko mereka dalam waktu tiga bulan.

Penerapan PP Tunas dirancang untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman di dunia digital, termasuk perundungan siber dan konten tidak pantas.

Baca juga: Presiden Prabowo Berikan Penghargaan bagi Polisi Terluka dalam Aksi Demonstrasi