Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menanggapi tuduhan yang menyebut anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan penjahat perang. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menyerang lokasi sipil.
Baca juga: Menggali Pentingnya Self Love dalam Kehidupan Sehari-hari
Pidato tersebut disampaikan di Jakarta pada 13 Februari 2026, di mana Prabowo menunjukkan bukti sejarah yang menurutnya menjadi landasan untuk membela integritas TNI.
Bantahan Terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM
Dalam pidatonya, Prabowo dengan tegas mengatakan, 'Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM, rasanya TNI enggak pernah ngebom rumah sakit, selama sejarahnya TNI, rasanya TNI enggak pernah bom panti asuhan, sekolah, bom gereja atau masjid.' Pernyataan ini menjadi jawaban kuat atas kritik yang dinilai tidak berdasar.
Dia menambahkan, setiap alegasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh TNI harus dievaluasi dengan cermat dan obyektif. Menurut Prabowo, TNI memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia.
Pernyataan ini juga mencerminkan keberanian Prabowo untuk mempertahankan citra TNI di tengah serangan kritik yang terus menerus muncul dari berbagai pihak.
Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor, WFH Dicatat
Kritik Terhadap Negara-Negara Barat
Prabowo juga mengambil kesempatan untuk mengkritik negara-negara barat yang sering dianggap merendahkan standar HAM di negara lain. Ia menyatakan, 'Negara-negara barat yang ngajarin HAM ke kita, saya enggak mau banyak komentar lagi lah, anda tau maksud saya.'
Kritik tersebut muncul dari pengamatannya bahwa ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan yang diambil oleh negara-negara barat terkait HAM. Dia memberi contoh banyak situasi di mana penerapan HAM tidak konsisten dengan nilai yang mereka banggakan.
Hal ini menjadi sorotan penting di tengah diskusi yang berkembang mengenai standar ganda yang diterapkan dalam isu HAM global.
Sejarah TNI dan Ham di Indonesia
Diskusi mengenai TNI dan pelanggaran HAM bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak berdirinya, TNI terlibat dalam berbagai konflik, dan selalu merujuk pada prinsip perlindungan sipil sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.
Prabowo menekankan bahwa penting untuk memisahkan fakta dari opini ketika membahas peran TNI di masyarakat. Ia menyerukan agar masyarakat melihat jejak sejarah TNI dengan lebih obyektif dan pertimbangan yang mendalam.
Pentingnya menjaga narasi yang seimbang dalam diskusi mengenai militer dan HAM dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu yang ada.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: