Kejagung Ungkap Jaringan Penipuan Ekspor CPO yang Merugikan Negara Hingga Rp 14 Triliun

Kejagung Ungkap Jaringan Penipuan Ekspor CPO yang Merugikan Negara Hingga Rp 14 Triliun

Kejaksaan Agung meluncurkan penyelidikan besar-besaran terhadap sebelas tersangka yang terlibat dalam manipulasi proses ekspor minyak sawit mentah (CPO). Modus operandi yang mereka lakukan diperkirakan merugikan negara hingga mencapai Rp 14 triliun.

Baca juga: Desta Bagikan Tuntutan 17+8 Usai Hujatan Pemilu 2024

Penyidikan ini fokus pada periode ekspor CPO antara tahun 2022 hingga 2024, saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan yang bertujuan menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Penerapan Kebijakan Pembatasan Ekspor CPO

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran domestik. Langkah ini diambil melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), yang mengatur agar sebagian produk minyak goreng tersedia untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga mewajibkan adanya Persetujuan Ekspor serta mengenakan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy) sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, yang menekankan pentingnya kebijakan ini agar harga minyak goreng tetap stabil.

Baca juga: Unisba dan Unpas Tegaskan Tidak Ada Aparat TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan

Manipulasi Klasifikasi Komoditas

Penyelidikan yang dilakukan menunjukkan adanya rekayasa dalam klasifikasi komoditas ekspor CPO. Alih-alih mengikuti ketentuan yang ada, beberapa pihak mengubah klasifikasi ekspor yang dikenakan larangan menjadi produk lain, seperti palm oil mill effluent (POME).

Syarief menjelaskan bahwa modus ini dilakukan dengan memanfaatkan HS Code yang berbeda untuk menghindari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga CPO dapat diekspor tanpa memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Kerugian Negara dan Pengambilan Tindakan Hukum

Kejaksaan Agung saat ini telah menetapkan sebelas tersangka yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan ekspor CPO dan produk turunannya. Kerugian negara dari tindakan ini ditaksir berada di kisaran Rp 10 hingga 14 triliun, menciptakan dampak signifikan bagi ekonomi negara.

Daftar tersangka termasuk sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan direktur perusahaan yang terlibat langsung dalam proses ekspor, yang juga mencakup pejabat di Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengguncang Bursa