Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan untuk keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian setelah bicara dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca juga: Kritik Terhadap Penangkapan Direktur Lokataru: Komnas HAM dan DPR Suarakan Kepedulian
Dukungan ini berlandaskan komitmen Prabowo yang ingin mengutamakan kemaslahatan umat serta membantu kemerdekaan Palestina.
Pertemuan MUI dan Prabowo di Istana
Pertemuan MUI dengan Presiden Prabowo diadakan pada Selasa, 3 Februari 2026, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan ini, MUI sepakat mendukung keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian setelah mendengar penjelasan Prabowo.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan, "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan." Pernyataan ini menegaskan dukungan MUI bagi upaya yang dipercayai memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.
Pertemuan ini juga melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, menjadikannya sebagai ruang untuk mendiskusikan komitmen Indonesia di tingkat internasional. Anwar merasakan kesepakatan untuk memperjuangkan isu kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan Palestina.
Baca juga: Sidang Kode Etik Polri Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online
Komitmen untuk Palestina
Anwar menyampaikan bahwa Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh. Ia menegaskan, "Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh."
Janji ini juga terkait dengan upaya membantu rakyat Palestina di Gaza, yang dianggap sebagai tanggung jawab moral. Ini menunjukkan adanya keterlibatan Indonesia dalam isu konflik internasional yang telah berlangsung lama.
Anwar menekankan bahwa kerjasama dengan negara-negara Islam lain sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. "Beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia," ucapnya.
Reaksi dan Perubahan Sikap MUI
Sebelumnya, MUI pernah berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya mundur dari Dewan Perdamaian karena dianggap tidak berpihak pada Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi Palestina.
Cholil juga mengingatkan bahwa Board of Peace digagas oleh mantan Presiden Donald Trump, serta ada keterlibatan Perdana Menteri Israel Netanyahu. "Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.
Namun, setelah pertemuan dengan Prabowo, pandangan MUI tampaknya berubah, terutama setelah memperoleh penjelasan mengenai komitmennya untuk menjaga kepentingan rakyat dan memberikan kemaslahatan. Anwar menegaskan bahwa pernyataan untuk keluar dari Dewan Perdamaian bila tidak ada kemaslahatan adalah sikap yang perlu dicatat.
Baca juga: Mengapa Finfluencer Menjadi Panduan Utama Keuangan di Era Digital
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
