Prabowo Tindak Tegas Tambang Ilegal di Indonesia, 1.000 Lokasi Ditutup

Prabowo Tindak Tegas Tambang Ilegal di Indonesia, 1.000 Lokasi Ditutup

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberantas bisnis tambang ilegal yang marak di tanah air dengan menutup 1.000 lokasi tambang. Langkah ini diambil sebagai upaya serius dalam mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alam.

Baca juga: Djokovic Melaju ke Semifinal US Open 2025, Siap Tantang Alcaraz

Dalam pidato yang disampaikan di World Economic Forum di Swiss, Prabowo menyinggung pengusaha yang dinilai mengabaikan aturan dan beroperasi tanpa izin. Dia juga menegaskan, masih banyak tambang ilegal yang harus ditindaklanjuti.

Komitmen Pemerintah dalam Menutup Tambang Ilegal

Pada Kamis, 22 Januari 2026, Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian pemerintahnya dalam menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah. Ia mengungkapkan, 'Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya.'

Penutupan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pengelola yang tidak mematuhi aturan. Pemerintah berharap, langkah tegas ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Baca juga: Status Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia: Kemenperin Belum Menerima Pengajuan

Langkah Taktis Penegakan Hukum

Menurut Prabowo, penutupan tambang ilegal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang paling berani dalam sejarah Indonesia. Dalam setahun terakhir, sekitar 4 juta hektar lahan yang berkaitan dengan tambang dan perkebunan ilegal berhasil disita.

Ia juga menambahkan, 'Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.' Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan.

Penyelidikan terhadap Korporasi yang Melanggar

Prabowo memperluas fokus hukum tidak hanya pada sektor kehutanan, tetapi juga pada penyelewengan dalam pengelolaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 666 perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran.

'Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,' tegas Prabowo, menunjukkan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi dan penyelewengan hukum.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia