Selasa, 20 JANUARI 2026 • 14:21 WIB

Thomas Djiwandono: Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Layak?

Author

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai Thomas Djiwandono sangat kompeten untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penilaian ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat akan independensi Bank Indonesia.

Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Thomas dianggap memiliki kapabilitas dalam mengelola kebijakan moneter yang dibutuhkan dalam situasi perekonomian saat ini.

Kualitas dan Kualifikasi Thomas Djiwandono

Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono diakui memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan negara. Ibrahim Assuaibi percaya, latar belakang pendidikan dan pengalamannya menjadikan Thomas figur yang tepat untuk memimpin kebijakan moneter.

Ibrahim menekankan, "Thomas Djiwandono ini adalah seorang yang mempunyai figur milenial yang cukup bagus dalam masalah keuangan, sehingga wajar kalau seandainya Thomas Djiwandono itu mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia."

Penting untuk mencermati profesionalisme Thomas, yang dinilai lebih mendasar dibandingkan dengan kecenderungan politik dari partainya. Ini menunjukkan bahwa pemilihan calon Deputi Gubernur hendaknya berfokus pada kualitas dan integritas.

Pertanyaan tentang Independensi Bank Indonesia

Independensi Bank Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks pencalonan Thomas. Ibrahim mencermati bahwa posisi tersebut seharusnya lebih didasarkan pada profesionalisme ketimbang kepentingan politik.

"Ini adalah jabatan independen untuk bergabung menjadi Deputi. Kenapa Thomas Djiwandono dimasukkan di Deputi Gubernur Bank Indonesia? Adalah untuk memperkuat, memperkuat fondasi moneter di Bank Indonesia," jelas Ibrahim.

Thomas diharapkan dapat membantu stabilisasi perekonomian melalui kebijakan yang efektif dan koordinasi yang lebih baik di Bank Indonesia.

Pandangan Menteri Keuangan Terkait Masalah Ini

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pandangannya mengenai independensi Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah pada keputusan suku bunga bisa menunjukkan hilangnya independensi BI.

"Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya," tutur Purbaya, menyoroti bahwa saat ini tidak ada pengaruh politik yang tergambar.

Ia berharap pernyataan tersebut dapat meredakan kecemasan pelaku pasar mengenai politisasi dalam pengelolaan Bank Indonesia. Dengan adanya rotasi ini, diharapkan ada pengayaan perspektif dalam kebijakan moneter.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: