Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggegerkan publik dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur pada Senin, 19 Januari 2026.
Baca juga: Pemecatan Anggota Polri Terkait Kecelakaan Maut Ojol
Dalam aksi ini, KPK berhasil mengamankan 15 orang, termasuk Maidi, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta.
Rincian Operasi Tangkap Tangan
Dalam OTT ini, KPK sukses menyita uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini berhubungan dengan skandal fee proyek dan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Madiun.
Budi menambahkan, "Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur."
KPK berkomitmen untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dari kasus ini. Mereka berencana mengungkap lebih jauh story yang melibatkan pejabat publik dalam tindakan korupsi.
Baca juga: Kunto Aji : Tanggung Jawab Anggota DPR Harus Diterima Seutuhnya
Profil Wali Kota Maidi dan Karirnya
Maidi, yang sebelumnya seorang guru geografi, terpilih sebagai Wali Kota Madiun berkat dukungan suara terbanyak dalam pilkada 2024, bersama pasangannya yang kini menjabat Wakil Wali Kota, Bagus F Panuntun.
Dengan 65.583 suara atau sekitar 56 persen, kemenangan Maidi dalam pilkada serentak pada November 2024 menjadi titik awal karir politiknya.
Sebelum menjabat Wali Kota, Maidi berkarir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah yang membawa tanggung jawab besar dalam pemerintahan.
Dampak Penangkapan Terhadap Pemerintahan
Penangkapan Maidi berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Kota Madiun. Banyak kalangan yang mulai meragukan proyek-proyek yang dikelola pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan alokasi dana publik.
Kepolisian dan KPK diharapkan dapat menyelidiki lebih dalam keterlibatan pihak lain yang mungkin berkontribusi dalam skandal ini. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Berkepanjangan dari penangkapan ini, diharapkan masyarakat lebih kritis terhadap praktik korupsi yang sering terjadi, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan lembaga hukum lainnya.
Baca juga: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke RS Polri: Memantau Korban Aksi Demonstrasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
