Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 telah resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia
Keputusan ini diambil melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menekankan perhatian pada isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pengendalian banjir.
Rincian Anggaran APBD 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa target pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 71,45 triliun, dengan total belanja daerah diangka Rp 74,28 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diestimasikan sebesar Rp 9,87 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp 7,04 triliun.
Pramono menegaskan bahwa 'APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan.' Pemprov DKI berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran secara efektif demi kepentingan seluruh warga Jakarta.
Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil
Pengalokasian Anggaran untuk Infrastruktur dan Transportasi
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06% dari total belanja daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa 'Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%.'
Alokasi anggaran yang signifikan termasuk pengendalian banjir senilai Rp 3,64 triliun serta pengelolaan sampah sebesar Rp 1,38 triliun. Selain itu, subsidi untuk transportasi umum, termasuk Transjakarta, dianggarkan sebesar Rp 3,75 triliun.
Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan
Dalam bidang pendidikan, Pemprov Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,75 triliun. Angka ini mencakup program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang mendapat jatah Rp 3,25 triliun dan rehabilitasi sekolah senilai Rp 126,12 miliar.
Di sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan mencakup BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,40 triliun dan pembangunan fasilitas kesehatan dengan anggaran Rp 360,49 miliar. Michael menegaskan bahwa 'Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.'
Baca juga: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke RS Polri: Memantau Korban Aksi Demonstrasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
