Pemerintah Beraksi Cepat Hadapi Bencana Di Sumatra dan Aceh

Pemerintah Beraksi Cepat Hadapi Bencana Di Sumatra dan Aceh

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tentang kritik yang menyebutkan lambannya penanganan bencana di beberapa wilayah Sumatra. Ia menjelaskan bahwa sejak awal bencana, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan aktif untuk menangani situasi darurat ini.

Baca juga: Timnas Indonesia U-23 Gagal Menang Melawan Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Dalam konferensi pers pada 19 Desember 2025, Teddy menegaskan bahwa mobilisasi penanganan bencana dilakukan secara cepat melibatkan aparat TNI, Polri, dan relawan guna merespons bencana yang terjadi.

Mobilisasi dan Tindakan Segera

Teddy menyatakan bahwa antara tanggal 24 hingga 26 November 2025, Kepala BNPB melakukan kunjungan ke Sumatra Utara untuk menangani bencana. Presiden Prabowo Subianto juga aktif berkomunikasi dengan kepala daerah terdampak, termasuk Gubernur Sumatra Utara dan Bupati Tapanuli Tengah.

Selama penanganan, pemerintah mengerahkan semua helikopter yang tersedia di Sumatra untuk mendukung operasi evakuasi dan distribusi bantuan. Bahkan helikopter dari Jawa turut berpartisipasi meski harus menempuh jarak jauh.

Pada hari kedua setelah bencana, sekitar 20.000 personel dari TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dikerahkan untuk melakukan berbagai upaya, termasuk evakuasi. Hingga 28 November, pemerintah juga memperbolehkan media untuk meliput proses penanggulangan bencana ini.

Baca juga: Liburan Sendirian di Kota-Kota Terbaik Indonesia

Masyarakat dan Infrastruktur

Teddy juga menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat. Sejak 30 November, akses jalan dan listrik mulai pulih, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi.

Penting untuk dicatat bahwa kelompok PLN bekerja keras dalam kondisi sulit. Teddy menambahkan, "Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam tanpa kamera," menegaskan dedikasi yang ditunjukkan oleh para petugas.

Setelah penanganan awal, presiden dan wakil presiden mengunjungi daerah terdampak untuk meninjau kondisi dan memberikan semangat kepada warga yang terdampak bencana.

Masalah Anggaran dan Dukungan Publik

Menanggapi kritik mengenai tidak ditetapkannya status bencana sebagai bencana nasional, Teddy menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan anggaran pusat untuk biaya pemulihan. "Sekitar Rp 60 triliun disiapkan secara bertahap untuk rumah sementara dan fasilitas umum," jelasnya.

Teddy juga mengakui masih ada kekurangan dalam masalah logistik yang dikirim ke daerah terdampak. Ia meminta masyarakat melaporkan jika ada daerah yang belum mendapatkan bantuan.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari publik dalam upaya penanganan bencana ini, serta harapan bahwa semua pihak bisa bersatu untuk membantu pemulihan masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke RS Polri: Memantau Korban Aksi Demonstrasi