Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menetapkan status darurat bencana akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut.
Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dikonfirmasi dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk membantu penanganan bencana ini.
Tanggapan dan Instruksi Pemerintah
Pratikno menyatakan bahwa status darurat bencana yang ditetapkan memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan maksimal sesuai dengan undang-undang kedaruratan kebencanaan.
"Dengan status Darurat Bencana Daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut undang-undang kedaruratan kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera mengalihkan anggaran dari pos lain demi mempercepat penanganan bencana.
Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelamatan dan pemulihan dapat segera dilakukan di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menjadi daerah paling terdampak.
Data Korban dan Kerusakan
Data terkini menunjukkan dampak serius dari banjir dan longsor di Sumut, dengan total 48 korban tewas dan 88 orang hilang.
Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille: Peluang Baru untuk Talenta Indonesia
Di Sumbar, jumlah korban tewas tercatat sembilan orang, dengan rinciannya berasal dari berbagai daerah yang terdampak.
"Lima orang tewas akibat banjir di Padang, tiga orang karena banjir bandang di Agam, dan satu orang akibat tertimbun longsor di Agam," jelas laporan yang dirilis oleh kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Sementara itu, di Aceh, jumlah korban mencapai 30 orang yang meninggal dunia, membuat respons cepat terhadap bencana ini menjadi sangat penting.
Harapan untuk Pemulihan dan Respons Cepat
Pentingnya penanganan cepat menjadi fokus utama dalam respon terhadap bencana ini.
Pratikno menekankan bahwa informasi terkait pemulihan juga perlu disampaikan agar masyarakat bisa memahami langkah-langkah yang sedang dilakukan.
"Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin," tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi situasi ini.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara pusat dan daerah, diharapkan pemulihan infrastruktur yang terpengaruh dapat dilakukan setelah situasi darurat teratasi.
Baca juga: Mengapa Finfluencer Menjadi Panduan Utama Keuangan di Era Digital
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
