Aksi Buruh 2026: Tuntutan Kenaikan Upah dan Penghapusan Outsourcing

Aksi Buruh 2026: Tuntutan Kenaikan Upah dan Penghapusan Outsourcing

Lebih dari 5.000 buruh akan menggelar aksi di Jakarta Convention Center (JCC) pada 2026 mendatang, menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,5% hingga 10,5%. Aksi ini menjadi bagian dari konsolidasi massa dan pendalaman isu perjuangan buruh.

Baca juga: Tragedi Penembakan Staf KBRI di Lima: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menegaskan bahwa pemilihan JCC sebagai lokasi bertujuan untuk memfokuskan langkah sebelum aksi terbuka di Gedung DPR RI atau Istana Presiden.

Tuntutan Buruh dan Isu Utama Aksi

Aksi ini dipusatkan di JCC untuk mengadvokasi isu yang dikenal sebagai 'HOSTUM', yang mencakup penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum. Said Iqbal menegaskan tuntutan mereka meliputi kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Di samping itu, buruh juga menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya. Mereka berharap Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bisa disahkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool

Aksi Serentak di Seluruh Indonesia

Tidak hanya di JCC, buruh juga akan melaksanakan aksi serentak di seluruh Indonesia, dengan fokus di Kantor Gubernur masing-masing provinsi. Kota-kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, dan Medan akan menjadi lokasi utama untuk menyuarakan tuntutan ini.

Said Iqbal menambahkan bahwa aksi akan dilaksanakan secara terkoordinasi di berbagai daerah, termasuk Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar. Tujuan dari aksi-aksi ini adalah agar aspirasi buruh didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah.

Rencana Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tidak Didengar

Said Iqbal mengancam akan ada aksi lanjutan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, termasuk mogok nasional. Dia menyatakan bahwa mogok ini akan melibatkan lima juta buruh di 38 provinsi dan lebih dari 5.000 perusahaan, yang akan menghentikan produksi secara serentak.

Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa semua aksi ini akan berlangsung damai dan menolak segala bentuk kekerasan. Tujuan utama mereka adalah untuk menyampaikan informasi dan aspirasi buruh tanpa merusak fasilitas publik atau properti pribadi.

Baca juga: Mengapa Finfluencer Menjadi Panduan Utama Keuangan di Era Digital