Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Berpotensi Turun

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Berpotensi Turun

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengumumkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2026 berpotensi ditekan di bawah angka Rp 88,4 juta.

Baca juga: Kericuhan di Bandung: Tembakan Gas Air Mata dan Provokasi di Depan Kampus

Dia menjelaskan bahwa ada beberapa komponen yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya, terutama terkait biaya penerbangan.

Optimisasi Biaya Melalui Kontrak Multi Tahun

Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui pengaturan kontrak penerbangan yang sekarang dirancang untuk tiga tahun.

"Penerbangan misalnya kan kontrak yang kita dorong itu tidak lagi kontrak year per year, tapi kontrak multi year," tambahnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada harga tiket iuran haji.

Dahnil juga menegaskan bahwa langkah serupa akan diterapkan pada kontrak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.

Kuota dan Rincian Biaya Haji 2026

Pemerintah Indonesia menetapkan kuota haji untuk tahun 2026 sebesar 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.

Baca juga: Korea Selatan U-23 Siap Tantang Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2026

"Jumlah kuota sebanyak 221.000 terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota," ungkap Dahnil saat menjelaskan rinciannya.

Biaya penyelenggaraan ibadah haji rata-rata diusulkan sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah, dengan bagian terbesar dari biaya tersebut adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.924.000.

Ini memberikan gambaran bahwa sekitar 62 persen dari total BPIH dibebankan kepada jemaah.

Potensi Kecurangan dan Pencegahan Melalui Kontrak Jangka Panjang

Dahnil Anzar menambahkan bahwa dengan menerapkan kontrak multi tahun, pemerintah berusaha mencegah potensi kecurangan dan cashback yang mungkin terjadi.

"Semuanya itu menggunakan pendekatan kontrak multi year per 3 tahun," jelasnya, menunjukkan fokus pada transparansi dan pengawasan lebih ketat.

Dia juga berharap dengan langkah ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari biaya yang lebih terjangkau dan lebih transparan.

Pendekatan ini diharapkan akan lebih melindungi jemaah dari biaya tambahan yang tidak wajar.

Baca juga: Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Selama Hampir 7 Jam Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2024