Mantan Cawapres 2024, Mahfud MD, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan 'mark up' pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Baca juga: Status Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia: Kemenperin Belum Menerima Pengajuan
Ia menilai permintaan tersebut cukup aneh, mengingat seharusnya aparat penegak hukum mampu melakukan penyelidikan tanpa perlu menunggu laporan dari orang lain.
Kritik Mahfud MD terhadap Proses Permintaan KPK
Mahfud MD, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengungkapkan keheranannya atas prosedur yang diambil oleh KPK terkait proyek Whoosh. "Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa menurut hukum pidana, adanya informasi dugaan pelanggaran seharusnya memicu aparat untuk langsung menyelidiki, tanpa menunggu laporan dari pihak lain.
Mahfud menegaskan bahwa meski laporan terkadang diperlukan, seharusnya aparat penegak hukum dapat menginisiasi penyelidikan ketika mendapatkan informasi tentang potensi kriminalitas.
Baca juga: Unisba dan Unpas Tegaskan Tidak Ada Aparat TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan
Peran Media dan Informasi dalam Kasus Whoosh
Isu mengenai proyek Whoosh sebelumnya telah diangkat oleh pengamat kebijakan publik seperti Agus Pambagio dan Antony Budhiawan dalam dialog yang disiarkan di televisi. Mahfud MD mengakui bahwa informasi yang ia sampaikan dalam podcastnya bersumber dari program-program tersebut.
"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka," ujarnya.
Dalam pandangannya, KPK seharusnya tidak menunggu laporan resmi darinya, melainkan dapat langsung melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Beban Utang dan Kendala Proyek Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kini menghadapi tantangan utang yang signifikan, setelah selama masa konstruksi, proyek ini mendapatkan dukungan dana dari APBN untuk tetap berjalan. Utang ini menjadi isu utama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyoroti bahwa proyek ini memiliki masalah mendasar sejak awal perencanaannya. "Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang," jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi perlunya mengadakan negosiasi dengan pihak China terkait pembebanan utang dan bunga proyek, serta menegaskan bahwa keputusan pemerintah sangat dinantikan saat ini.
Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Demo Karena Kondisi Jakarta yang Tidak Kondusif
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
