Ribuan Buruh Siap Lakukan Unjuk Rasa di DPR RI

Generated by Journalist AI

youngthink.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) akan menggelar unjuk rasa besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8). Rencana awal menggelar aksi di Istana Negara dibatalkan karena terbatasnya waktu.

Presiden Partai Buruh Sa’id Iqbal menegaskan bahwa aksi kali ini akan terfokus di DPR dengan berbagai tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pembatalan Aksi di Istana

Awalnya, buruh merencanakan aksi di depan Istana Negara, namun hanya akan ada aksi di DPR saja. Sa’id Iqbal mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu membuat mereka harus fokus pada satu lokasi, mengingat buruh harus masuk shift dua.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, juga menekankan pentingnya efektifitas waktu dengan menggelar aksi di satu titik. “Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” ujarnya.

Tuntutan Buruh dalam Aksi

Iqbal menyampaikan bahwa pada aksi kali ini, mereka akan menyuarakan enam tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah penghapusan outsourching dan penolakan upah murah (HOSTUM), serta meminta kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

Seiring dengan itu, mereka juga menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembentukan Satgas PHK. Tuntutan ketiga adalah reformasi pajak perburuhan yang mencakup kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan dan penghapusan pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan yang menikah.

Pentingnya RUU dan Reformasi

Tuntutan lain yang juga akan disuarakan adalah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. RUU Pemilu juga menjadi bagian dari tuntutan, dengan berharap ada redesain sistem Pemilu 2029.

Aksi ini diharapkan dapat menyuarakan semua aspirasi buruh agar didengar oleh pemerintah dan pengambil kebijakan di DPR. Masyarakat berharap bahwa tuntutan ini mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan para pekerja.