Jumat, 17 APRIL 2026 • 18:56 WIB

Kementerian Mengungkap Potensi Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Author

Edi Hidayat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menemukan delapan potensi korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan 2025 yang diluncurkan di Jakarta pada 17 April 2026.

Dengan alokasi anggaran yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026, KPK menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan untuk meminimalisir risiko korupsi.

Potensi Masalah Dalam Regulasi dan Tata Kelola

KPK mencatat kekurangan dalam regulasi pelaksanaan program MBG, mengindikasikan tata kelola yang lemah dari perencanaan hingga pengawasan. Ini menciptakan risiko tinggi, termasuk rendahnya akuntabilitas dan kemungkinan tindak pidana korupsi.

Mekanisme bantuan pemerintah yang ada ditengarai memperpanjang rantai birokrasi, sehingga memudahkan praktik rente dan mengancam porsi anggaran untuk bahan pangan. Persoalan ini memerlukan perhatian serius agar alokasi dana tepat sasaran.

Sistem yang terlalu sentralis dengan Badan Gizi Nasional sebagai aktor utama juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang seharusnya terlibat dalam pengawasan justru terpinggirkan.

Kekurangan dalam Transparansi dan Akuntabilitas

KPK menyoroti rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam program MBG, yang masih jauh dari standar yang diharapkan. Proses verifikasi mitra dan penentuan lokasi dapur dinilai belum dilakukan dengan baik.

Beberapa penyedia makanan dilaporkan tidak memenuhi standar teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini menjadi perhatian utama mengingat risiko keamanan pangan yang dapat timbul, termasuk potensi keracunan.

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan keamanan pangan masih jauh dari optimal. Keterlibatan minim dari dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memperburuk masalah dalam implementasi program.

Rekomendasi KPK untuk Meningkatkan Program

KPK merekomendasikan agar regulasi pelaksanaan MBG disusun secara lebih komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden. Hal ini penting untuk memperjelas perencanaan dan pengawasan yang melibatkan lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Mekanisme bantuan pemerintah yang diterapkan juga perlu ditinjau ulang untuk meminimalisir praktik rente sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Pendekatan kolaboratif yang memperkuat peran pemerintah daerah sangat diperlukan.

Penetapan indikator keberhasilan program yang terukur dan valid menjadi langkah penting untuk evaluasi efek dari program secara berkelanjutan. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa status gizi penerima manfaat dapat diukur secara per awal.