Kamis, 05 MARET 2026 • 21:04 WIB

Penyelidikan Dugaan Korupsi di Kesepakatan Teknologi Malaysia Senilai Rp4,7 Triliun

Author

Fiddy Anggriawan

Malaysia tengah menghadapi situasi serius terkait dugaan korupsi dalam kesepakatan teknologi bernilai 1,1 miliar ringgit, setara dengan Rp4,7 triliun.

Lembaga antikorupsi Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini.

Proses Penyidikan Oleh KPK Malaysia

Kepala MACC, Azam Baki, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari 12 orang, termasuk mantan menteri dan pejabat pemerintah.

Penyidikan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam kesepakatan yang melibatkan pemerintah Malaysia dan Arm Holdings.

Dikatakan juga bahwa penyidikan dilakukan dengan cara yang adil dan profesional, untuk memastikan transparansi dalam proses hukum.

Kesepakatan Dengan Arm Holdings

Kesepakatan ini diumumkan pada Maret 2025 dan mencakup pembayaran sebesar US$250 juta selama sepuluh tahun untuk akses terhadap desain chip.

Desain chip yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan oleh produsen semikonduktor Malaysia untuk memperkuat sektor teknologi dalam negeri.

Namun, adanya dugaan korupsi ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesepakatan yang telah terjalin antara pemerintah dan Arm Holdings.

Dampak dan Relevansi Kerja Sama Internasional

Meski Malaysia tengah menghadapi tantangan, Indonesia juga mempersiapkan kerjasama dengan Arm Limited melalui BPI Danantara untuk perkembangan desain chip yang berbasis property intellectual nasional.

Kerja sama ini menyasar sektor strategis seperti otomotif dan IoT, dengan harapan dapat mengakselerasi kemajuan industri teknologi di Indonesia.

Inisiatif ini menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam upaya mengembangkan sektor teknologi dan meningkatkan daya saing di kawasan.