Prabowo Siap Jadi Mediator Antara AS dan Iran, Tapi Banyak yang Meragukan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk berangkat ke Teheran demi memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran, di tengah ketegangan yang tengah memuncak.
Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor, WFH Dicatat
Namun, tawaran tersebut mendapat kritik dari berbagai kalangan, yang menilai ide ini 'sangat tidak realistis' di tengah situasi yang kompleks.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meruncing setelah adanya serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel pada akhir Januari 2026. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat situasi semakin rumit, mengingat selat ini merupakan jalur vital perdagangan energi global.
Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo bersedia untuk memfasilitasi dialog yang dapat menciptakan keamanan yang lebih stabil. Pernyataan resmi ini dikeluarkan pada 28 Februari 2026, bersamaan dengan meningkatnya keprihatinan masyarakat internasional mengenai potensi dampak ekonomi dari konflik.
Sejumlah mantan diplomat menyatakan keraguan terhadap tawaran mediasi ini. Dino Patti Djalal, salah satu mantan diplomat, mempertanyakan rasionalitas ide tersebut, dengan mengatakan, 'Saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan.'
Baca juga: Penjarahan di Rumah Politisi NasDem: Polisi Semakin Intensif Melakukan Penyelidikan
Dia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat cenderung tidak mengandalkan perantara dalam penyelesaian konflik, mengingat 'Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu.'
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, juga mencermati bahwa situasi Indonesia menjadi sulit setelah adanya perjanjian dagang resiprokal dengan AS yang dianggap tidak seimbang.
Dampak dari konflik ini tidak hanya terasa di wilayah Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia sebagai negara importir minyak. Penutupan Selat Hormuz berpotensi berdampak pada pasokan energi dan harga minyak di dunia.
Berdasarkan informasi dari KBRI Teheran, terdapat sekitar 329 warga Indonesia tinggal di Iran, dan meskipun saat ini tidak ada ancaman langsung, mereka tetap diimbau untuk waspada. Hal ini menegaskan perlunya Indonesia untuk memiliki posisi yang jelas dalam situasi ini.
Situasi yang terjadi mendorong Indonesia untuk memikirkan kembali kebijakan luar negeri, terutama dalam konteks mediasi konflik yang melibatkan negara-negara besar.
Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Eko Patrio: Polisi Komitmen Ungkap Pelaku
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: