Kamis, 26 FEBRUARI 2026 • 19:50 WIB

Isu Hukum yang Menggelitik: Pendampingan Fandi Ramadhan oleh Pengacara BNN

Author

Fiddy Anggriawan

Informasi terbaru mengenai kasus Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal yang menghadapi ancaman hukuman mati, mencuri perhatian dengan dugaan adanya pengacara yang berafiliasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini mengisyaratkan adanya potensi benturan kepentingan dalam proses hukum yang berlangsung.

Hotman Paris Hutapea, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR, menekankan celah dalam sistem hukum yang ada. Pernyataan ini disambut serius oleh anggota DPR yang memperjuangkan keadilan bagi terdakwa di ranah hukum Indonesia.

Dugaan Pendampingan Hukum oleh Pengacara BNN

Hotman Paris menjelaskan, "Saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN, dan itu satu masalah di Indonesia ini, karena penyidik itu punya rekanan-rekanan." Pernyataan ini menyoroti masalah mendasar dalam keadilan hukum, di mana konflik kepentingan bisa terjadi.

Ia menegaskan bahwa pengacara BNN tentu mungkin enggan untuk melakukan perlawanan terhadap penyidik. "Kalau rekanan pasti enggak mau, enggak mau lah melawan penyidik, kata ibunya tadi rekanan BNN," tuturnya, yang menegaskan bahwa situasi ini bisa merugikan hak-hak hukum klien.

Kekhawatiran ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum serta perlunya reformasi yang lebih berani untuk memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil.

Tanggapan Komisi III DPR

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memberi respons tegas terhadap pernyataan Hotman dengan menekankan bahwa pengacara yang disediakan oleh aparat penegak hukum seharusnya sudah tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. "Pak Hotman, di KUHAP yang baru kan kita sudah atur bahwa enggak ada lagi istilah pengacara disediakan oleh aparat penegak hukum itu," ujarnya.

Ia menegaskan hak setiap terdakwa untuk memilih pengacaranya secara bebas tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan, di mana setiap individu harus merasa dilindungi hak-haknya.

Anggota DPR lainnya, Rikwanto, juga menyoroti masalah pendampingan hukum yang dihadapi Fandi. Ia menegaskan, "Dari semua fakta yang kita ketahui ya ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di Pengadilan saat ini," menunjukkan perhatian serius terhadap arahan hukum yang sedang berlangsung.

Pentingnya Evaluasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Rikwanto juga menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh Fandi. "Ini juga perlu diuji kembali, apakah memang BAP yang dibuat itu yang ditandatangani oleh Saudara Fandi itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan-tuntunan dari pihak tertentu," ujarnya.

Percakapan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses hukum yang dilalui Fandi mungkin tidak sepenuhnya transparan dan adil. Ada kebutuhan mendesak untuk menganalisis kembali semua bukti agar keadilan dapat ditegakkan.

Lebih lanjut, Rikwanto menyatakan, "Saudara Fandi sebenernya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ ya, kecuali ada yang kuat sekali untuk membuktikannya," yang menegaskan pentingnya bukti material dalam menentukan status hukum seseorang.