Sabtu, 21 FEBRUARI 2026 • 22:44 WIB

Gubernur Pramono Anung Menanggapi Tuduhan Pungutan Liar Satpol PP DKI Jakarta

Author

Fiddy Anggriawan

Sebuah video yang viral di media sosial mengungkap dugaan pungutan liar oleh oknum Satpol PP DKI Jakarta terhadap pedagang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan menindak tegas jika tuduhan ini terbukti benar.

Tindakan tersebut memicu reaksi dari Pramono yang menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik pungli di pemerintahan. Ia menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang terbukti bersalah.

Rekaman Video yang Viral

Sebuah video pendek yang beredar di media sosial menunjukkan pertemuan antara seorang pedagang dengan oknum Satpol PP. Dalam rekaman tersebut, terungkap adanya dugaan pungutan setiap bulan dari pedagang.

Pedagang dalam video tersebut mengungkapkan, 'Nih Satpol PP yang mungutin bulanan setiap bulan sama pedagang. Juga setiap harinya makanin,' menandakan ketidakpuasan yang mendalam.

Oknum Satpol PP dalam video juga menyinggung bahwa, 'Kalau mobil parkir di jalanan itu salah, kami setiap bulan sudah bayar,' yang hanya menambah rasa frustrasi di kalangan pedagang.

Tanggapan Gubernur Pramono Anung

Gubernur Pramono Anung mengecam tuduhan itu, berkomitmen untuk memberi sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ia menggarisbawahi, 'Jadi begini, kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapa pun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun.'

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras, seperti memecat oknum yang terlibat. 'Maka saya tidak segan-segan untuk membebastugaskan,' tambahnya.

Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan berjuang tanpa kompromi untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintah.

Dampak terhadap Pedagang dan Masyarakat

Isu pungutan liar yang muncul di video ini berpotensi berdampak besar pada ekonomi pedagang kecil. Masalah ini mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap pelayanan publik.

Beberapa pedagang mengungkapkan kekhawatiran atas kelangsungan usaha mereka dan berharap pemerintah mengambil langkah konkret untuk mendukung mereka.

Pemerintah DKI diharapkan meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam interaksi antara aparat dan pedagang, guna menciptakan kondisi usaha yang lebih baik.