Jumat, 20 FEBRUARI 2026 • 15:09 WIB

Tes Urine Massal Anggota Polri Usai Kasus Narkoba Kembali Mengguncang Institusi

Author

Fiddy Anggriawan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk melakukan tes urine pada seluruh anggota Korps Bhayangkara secara serentak. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap kasus melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro yang terjerat narkoba.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa tes akan dilakukan di semua tingkat, termasuk Mabes Polri dan Polda jajaran. Ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memperbaiki citra institusi dan mengatasi masalah narkoba di dalam kepolisian.

Latar Belakang Kebijakan

Perintah untuk melaksanakan tes urine ini menyusul penetapan AKBP Didik sebagai tersangka pencadu narkoba. Didik terbukti memiliki barang bukti dan hasil tes sampel rambut menunjukkan bahwa dia positif menggunakan narkoba.

Brigjen Trunoyudo menjelaskan, 'Bahwasanya atas instruksi Kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela.' Ini menegaskan upaya kepolisian menjaga integritas anggotanya.

Kebijakan ini mencerminkan respons terhadap tantangan di internal, di mana penyalahgunaan narkoba harus diberantas tuntas. Rencana tes urine ini diharapkan dapat mencegah berkembangnya masalah serupa di masa depan.

Proses Pelaksanaan Tes Urine

Kegiatan tes urine ini dirancang untuk melibatkan pengawasan dari pihak internal dan eksternal agar lebih transparan. Dengan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat keseriusan Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan komitmen terhadap pemberantasan narkoba, juga menjadi bagian integral dari langkah ini. Tes ini akan mencakup semua anggota, dari yang berpangkat tinggi hingga petugas di lapangan.

Melalui implementasi yang ketat dan akuntabel, Polri berharap dapat mengembalikan rasa percaya dari masyarakat terhadap kinerja institusi.

Tindakan Hukum Terhadap AKBP Didik

Keputusan untuk memecat AKBP Didik setelah keterlibatannya dalam kasus narkoba merupakan langkah tegas. Didik diketahui menyimpan narkoba yang dititipkan pada bawahannya dan terlibat dalam aliran dana yang cukup besar dari bandar narkoba.

Saat ini, Didik telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan dijadikan sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa tindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba akan selalu diambil. Ini merupakan langkah konkret dari Polri dalam memerangi tindak pidana narkoba di dalam tubuhnya sendiri.

Kebijakan ini bukan hanya untuk menindak pelanggaran yang ada, tetapi juga untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan. Ini menunjukkan bahwa Polri berkomitmen untuk menjadi institusi yang bersih dan terpercaya.