Rabu, 18 FEBRUARI 2026 • 19:02 WIB

KPK Telusuri Safe House di Ciputat dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kepemilikan rumah aman atau 'safe house' di Ciputat yang diduga terkait dengan kasus suap dan gratifikasi.

Penyelidikan ini merupakan bagian dari investigasi lebih luas setelah penetapan tersangka dalam dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyelidikan KPK dan Penetapan Tersangka

KPK mengonfirmasi penggeledahan yang dilakukan pada 4 Februari 2026, yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Bea Cukai. Dalam operasi tersebut, Rizal, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, termasuk di antara yang ditangkap.

Sejauh ini, KPK telah menangkap total 17 individu, dengan enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain Rizal, beberapa pejabat lainnya dari DJBC juga masuk dalam daftar tersebut, menambah kompleksitas perkara.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyebutkan bahwa penyelidikan tentang kepemilikan 'safe house' ini penting untuk memahami aliran uang yang terkait dengan kasus yang ditangani.

Operasi dan Penyitaan Uang

Pada 13 Februari 2026, KPK melaporkan telah menyita sekitar Rp5 miliar dari lima koper yang ditemukan di Ciputat. Namun, informasi mengenai lokasi penyitaan tersebut masih belum dirinci oleh pihak KPK.

Penyitaan ini menjadi bagian penting dari penyelidikan mendalam terhadap praktik korupsi di Bea dan Cukai, yang selama ini menjadi sorotan publik akibat dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pejabat.

Langkah KPK ini menjadi sinyal bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menanggulangi praktik korupsi, khususnya di sektor pengawasan barang impor yang dikenal rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas yang berharap agar KPK dapat menyelesaikan penyelidikan dan memberikan keadilan. Penangkapan pejabat dari instansi pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum.

Dukungan terhadap tindakan KPK muncul dari berbagai elemen masyarakat dan aktifis anti korupsi, yang mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dalam memberantas praktik korupsi.

Diharapkan, dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap, akan ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa yang dikelola oleh negara.