Minggu, 15 FEBRUARI 2026 • 11:25 WIB

Rumor Presiden Prabowo Terbitkan Perpu Hukuman Mati untuk Koruptor Terbukti Salah

Author

Fiddy Anggriawan

Beredar video di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mewajibkan hukuman mati bagi koruptor.

Namun, setelah penelusuran yang mendalam, klaim tersebut tidak berdasar dan punyai kontradiksi dengan pernyataan resmi Presiden terkait sikapnya terhadap hukuman mati.

Klaim Video Viral

Sebuah video yang viral di Facebook menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah resmi menerbitkan Perpu yang mengharuskan hukuman mati untuk setiap pelaku korupsi, bahkan mencakup pencurian dengan jumlah kecil.

Dalam video tersebut, diceritakan suasana mencekam di Istana Negara saat pengumuman dilakukan, dengan Klaim bahwa Kejaksaan Agung dan KPK kini memiliki kewenangan lebih luas untuk menindak para koruptor secara tegas.

Pernyataan Resmi dan Penelusuran Fakta

Namun, penelusuran menunjukkan ketidakcocokan klaim tersebut dengan pernyataan resmi Presiden. Tidak ada Perpu yang mengatur hukuman mati untuk koruptor, dan video tersebut hanya potongan dari tayangan resmi Sekretariat Presiden.

Transkrip resmi yang dapat diakses di laman presidenri.go.id tidak menunjukkan adanya pengumuman mengenai kebijakan itu. Faktanya, klaim di media sosial tersebut memang termasuk dalam kategori disinformasi.

Kritik terhadap Pemakaian Hukuman Mati

Dalam wawancara sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi, menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan dapat menyebabkan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki.

Ia berargumen bahwa keadilan hukum harus memperhitungkan kemungkinan kesalahan oleh sistem. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan harus proporsional dan bisa direvisi.

Presiden mengharapkan agar kebijakan pemberantasan korupsi tetap mempertahankan prinsip keadilan yang fundamental tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.