Transparansi Hak Siar Piala Dunia 2026: Desakan DPR untuk TVRI

Transparansi Hak Siar Piala Dunia 2026: Desakan DPR untuk TVRI

Komisi VII DPR RI mendesak TVRI untuk mengungkap nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026 secara transparan. Permintaan ini muncul karena pendanaan hak siar tersebut bersumber dari uang negara.

Baca juga: Tragedi Penembakan Staf KBRI di Lima: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia

Anggota DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, sementara Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, mengatakan bahwa ada kesulitan dalam mengungkap angka pasti akibat komponen pajak dan fluktuasi nilai tukar.

Desakan Transparansi dari Komisi VII

Yoyok Riyo Sudibyo, salah satu anggota Komisi VII DPR RI, meminta TVRI untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026. 'Tolong transparan ya nanti ya. Kami menghendaki, Bapak transparan. Ini duit negara,' tegas Yoyok.

Yoyok menjelaskan bahwa transparansi anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Sebagai lembaga penyiaran milik negara, TVRI diharapkan dapat menjelaskan penggunaan setiap rupiah yang dikeluarkan.

Rekan Yoyok, Andika Satya Wasisto dari Partai Golkar, juga menyampaikan seruan serupa. Ia meminta angka yang jelas agar masyarakat bisa menilai kelayakan dan kesiapan TVRI dalam menyiarkan acara besar tersebut.

Baca juga: Unisba dan Unpas Tegaskan Tidak Ada Aparat TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan

Perbandingan dengan Kontrak Internasional

Andika memberikan contoh perbandingan dengan kontrak hak siar di negara lain, sebut saja Spanyol yang mengeluarkan sekitar 55 juta Euro atau lebih dari Rp1 triliun untuk hak siar serupa. 'Nah ini sama tidak kira-kira TVRI nilainya sekitar Rp1 triliun tersebut? Karena ini anggaran negara, Pak. Jadi tidak bisa main-main juga,' ungkap Andika.

Perbandingan ini penting untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai besaran anggaran yang terkait dengan hak siar Piala Dunia. Ini juga menciptakan harapan agar TVRI dapat memberikan angka yang relevan.

Dengan informasi yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam tentang alokasi anggaran untuk hak siar yang dianggap besar ini.

Tanggapan TVRI Mengenai Kendala Anggaran

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan bahwa pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam mengungkapkan nilai kontrak secara terbuka. Iman menyebutkan adanya komponen pajak dan fluktuasi nilai tukar yang belum bisa final diungkapkan.

'Masih ada hitung-hitungan tentang nilai kurs fluktuatif sekali. Jadi kalau dulu sampai sekarang tuh dengan nilai kurs sekarang itu boleh saya sampaikan Rp32 miliar Pak, bedanya Pak, besar sekali,' papar Iman.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah melalui APBN hanya untuk biaya lisensi hak siar yang disetorkan kepada pemegang lisensi utama. Biaya operasional lainnya harus dicari secara mandiri oleh TVRI, yang menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga ini.

Baca juga: Transformasi Kamar Kecil Menjadi Ruang Cozy dengan Trik Sederhana