Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 21:21 WIB

Reshuffle di Downing Street: Pengunduran Diri Petinggi PM Inggris di Tengah Kontroversi Epstein

Author

Fiddy Anggriawan

Kantor Perdana Menteri Inggris sedang mengalami pergeseran signifikan setelah pengunduran diri dua pejabat kunci, Tim Allan dan Morgan McSweeney, akibat skandal yang melibatkan Jeffrey Epstein.

Keputusan ini diambil setelah publikasi dokumen yang mencuatkan nama Peter Mandelson, yang dinyatakan sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat.

Pengunduran Diri di Tengah Kontroversi

Tim Allan, Kepala Komunikasi Perdana Menteri, mengonfirmasi pengunduran dirinya pada tanggal 9 Februari 2026. Dalam pernyataannya, Allan menyatakan, "Saya memutuskan untuk mundur agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk."

Pengunduran diri ini terjadi di saat PM Keir Starmer masih berjuang menghadapi sorotan tajam soal penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk AS, di tengah klaim bahwa Starmer mengetahui keterlibatan Mandelson dalam dokumen yang berkaitan dengan Epstein.

Pernyataan Morgan McSweeney

Morgan McSweeney, yang merupakan Kepala Staf PM, juga tidak luput dari kontroversi ini dan mengumumkan pengunduran diri. Ia menyatakan, "Keputusan menunjuk Peter Mandelson adalah kesalahan. Ia telah merusak partai kami, negara kami, dan kepercayaan terhadap politik itu sendiri."

Sebagai bagian dari pengunduran dirinya, McSweeney juga mengakui bahwa ia adalah yang menyarankan Starmer untuk menunjuk Mandelson dan mengaku sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Dampak pada Pemerintahan Starmer

Situasi yang dihadapi pemerintahan Starmer semakin rumit setelah dirilisnya dokumen baru oleh Kementerian Kehakiman AS. Dokumen tersebut mempertanyakan keterlibatan Mandelson, yang diduga telah berbagi informasi sensitif dengan Epstein ketika menjabat sebagai menteri bisnis pada masa krisis keuangan 2008.

Dalam upaya meredakan situasi ini, Starmer berjanji untuk membuka akses terhadap email dan dokumen terkait penunjukan Mandelson. Ini dilakukan dengan harapan dapat menunjukkan adanya elemen penipuan yang menyangkut pejabat tinggi pemerintah.