Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 20:55 WIB

Penggunaan Jet Pribadi untuk Deportasi Warga Palestina oleh Pemerintah AS

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini dilaporkan melakukan deportasi terhadap warga Palestina dari Amerika Serikat ke Israel menggunakan jet pribadi. Situasi ini muncul dalam dua penerbangan terpisah yang memicu berbagai pertanyaan tentang prosedur dan biaya operasionalnya.

Laporan menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk operasi ini bisa mencapai US$26.000 per jam terbang. Di antara dua penerbangan yang dilakukan, salah satunya membawa delapan warga Palestina dari Arizona ke Tel Aviv.

Detail Deportasi Warga Palestina

Penerbangan pertama terjadi pada 21 Januari, yang membawa delapan warga Palestina dari Arizona dan mendarat di Tel Aviv. Penerbangan kedua dilaporkan berlangsung pada 9 Februari, meski jumlah penumpang tidak diungkap.

Pesawat yang digunakan memiliki kapasitas 16 kursi dan harus melakukan pengisian bahan bakar di beberapa lokasi seperti New Jersey, Irlandia, dan Bulgaria sebelum tiba di Bandara Ben Gurion.

Penerbangan ini dioperasikan oleh Dezer Development, perusahaan properti milik Michael Dezer, dengan manajemen kini berada di bawah kendali putranya, Gil Dezer.

Keterlibatan Pemerintah dan Biaya Operasional

Gil Dezer, pemilik jet yang disewa, menyatakan, 'Saya tidak pernah mengetahui siapa penumpang jet milik saya ketika disewa oleh pemerintah AS.' Proses penyewaan pesawat dilakukan melalui Journey Aviation yang berbasis di Florida.

Biasanya, pemerintah AS lebih memilih menggunakan pesawat komersial untuk deportasi. Penggunaan jet pribadi dalam kasus ini sontak menjadi sorotan.

Keterlibatan pemerintah Israel dalam pemulangan warga Palestina juga dianggap mencolok, mengingat wilayah tersebut masih dalam kondisi pendudukan militer.

Tanggapan Resmi dan Kebijakan Deportasi

Middle East Eye mencoba menghubungi Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memberikan komentar resmi. Pihak Departemen Luar Negeri menyatakan, 'Sesuai kebijakan Departemen yang telah lama berlaku, kami tidak membahas isi percakapan diplomatik yang bersifat tertutup.'

Mereka juga menegaskan bahwa koordinasi antara Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah kunci dalam pemulangan imigran ilegal, dalam rangka melaksanakan Perintah Eksekutif 14159.

Selain itu, pemerintahan Trump dikabarkan memprioritaskan deportasi cepat bagi imigran ilegal, terutama mereka yang memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari langkah untuk menguatkan keamanan perbatasan.