Narges Mohammadi, Aktivis Perdamaian, Dihukum Penjara Lagi oleh Pengadilan Iran

Narges Mohammadi, Aktivis Perdamaian, Dihukum Penjara Lagi oleh Pengadilan Iran

Narges Mohammadi, pemenang Nobel Perdamaian, sekali lagi dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun oleh sistem peradilan Iran. Ini terjadi di tengah meningkatnya tindakan represif pemerintah terhadap protes yang meluas di negara tersebut.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Situasi Pulih

Pengacara Mohammadi mengonfirmasi vonis dijatuhkan oleh Pengadilan Revolusi di Mashhad pada Sabtu (8/2/2026), yang mencerminkan kondisi hak asasi manusia yang semakin kritis di Iran.

Detail Vonis Narges Mohammadi

Narges Mohammadi yang berumur 53 tahun, divonis enam tahun penjara karena tuduhan 'berkumpul dan kolusi'. Selain itu, ia juga menerima hukuman satu setengah tahun penjara dalam kasus propaganda.

Hukuman itu termasuk larangan bepergian ke luar negeri selama dua tahun dan pengasingan ke wilayah Khosf, yang berjarak sekitar 740 kilometer dari ibu kota, Teheran.

Penting untuk dicatat bahwa vonis ini dijatuhkan saat Mohammadi melakukan aksi mogok makan sejak 2 Februari 2026 dan terpaksa menghentikannya pada tanggal 8 Februari karena kesehatan yang menurun.

Baca juga: Transformasi Kamar Kecil Menjadi Ruang Cozy dengan Trik Sederhana

Respon Global terhadap Keputusan Ini

Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengecam putusan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk 'represi mematikan yang semakin meningkat' terhadap aktivis di Iran. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang semakin represif terhadap kritik.

Mohammadi, yang selama ini menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia, meskipun mendapat pengakuan internasional, tetap menghadapi ancaman hukum di dalam negeri.

Sekalipun pernah mendapat cuti medis karena masalah kesehatan, Mohammadi tetap aktif menyerukan keadilan bagi perempuan di Iran.

Dinamika Politik dan Ancaman Nuklir di Iran

Situasi politik di Iran juga terpengaruh oleh ketegangan terkait program nuklir negara tersebut. Iran berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat untuk menyetujui kesepakatan tentang pengayaan uranium.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran akan terus menolak tekanan dari negara besar, menunjukkan ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan internasional.

Kebijakan represif pemerintah Iran dalam menghadapi kritik juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, terutama dengan penempatan kapal induk USS Abraham Lincoln.

Baca juga: Sherina Munaf Menyelamatkan Kucing di Tengah Kontroversi Perampokan Rumah Uya Kuya