Jumat, 30 JANUARI 2026 • 16:34 WIB

PBNU Tegaskan Posisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, memberikan penegasan bahwa institusi PBNU tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak berkaitan dengan kasus hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Konferensi Pers PBNU

Dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada 30 Januari 2026, Gus Yahya menjelaskan pentingnya memisahkan tanggung jawab individu dari institusi. Ia menyatakan, "PBNU dan Nahdlatul Ulama secara institusi sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Yaqut di KPK itu."

Gus Yahya menambahkan bahwa jika ada anggota PBNU yang terlibat, mereka harus siap menghadapi proses hukum tanpa mengaitkannya dengan organisasi. "Silakan saja, silakan diproses," tuturnya.

Garis Pemisah Tanggung Jawab

Dalam pernyataannya, Gus Yahya menggarisbawahi bahwa ada batas yang jelas antara tanggung jawab individu dan institusi. Ia menekankan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak mencerminkan kesalahan organisasi secara keseluruhan.

Ia menyatakan, "Nah, soal bahwa manusia, individu-individu ini mungkin melakukan kekeliruan, ya itu adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab dari institusi."

Dugaan Keterlibatan Petinggi PBNU

Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Aizzudin Abdurrahman, diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji. Ia membantah telah menerima uang terkait kasus yang sedang diselidiki.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz, dan saat ini sedang melanjutkan penyelidikan mengenai aliran dana terkait kuota haji.