Selasa, 23 DESEMBER 2025 • 13:59 WIB

PDIP Tegaskan Pentingnya Pilkada Langsung dan Fokus pada Penanganan Bencana

Author

Fiddy Anggriawan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan dukungannya untuk pilkada langsung sebagai bagian dari proses demokratisasi yang penting bagi Indonesia.

Pernyataan PDIP tentang Pilkada Langsung

Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap pemilihan tidak langsung sudah ada sejak 2014. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa pilkada langsung merupakan elemen penting dari sistem demokrasi yang harus dipertahankan.

Dalam pernyataannya, Komar menegaskan, 'Jadi, kalau ada usul pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak, sikap kami tidak berubah.' Ini mencerminkan komitmen PDIP konsisten menjaga demokrasi agar tetap bersih dan transparan.

PDIP menilai bahwa pengaturan pilkada melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 tidak lagi relevan. Mereka percaya bahwa pemilihan langsung harus menjadi pilihan utama untuk menjaga integritas pilihan rakyat.

Implikasi dari Pilkada Tidak Langsung

Komar menjelaskan bahwa pilkada yang diadakan melalui DPRD tidak akan menyelesaikan masalah-masalah krusial dalam pemilu, seperti praktik politik uang. Ia menambahkan, 'Kalau calon-calon diajukan dengan mahar ya tetap membengkak juga.'

Pentingnya partisipasi publik dalam pemilihan juga ditekankan. Komar mengungkapkan, 'Apapun sistem yang digunakan harus melakukan kajian lebih dalam melibatkan publik.' Hal ini menunjukkan niatan PDIP untuk meningkatkan transparansi dalam proses demokratis.

Dengan menegaskan pemilihan langsung, PDIP berharap bahwa proses demokrasi akan terus dijalankan atas kehendak rakyat, dan bukan hanya keputusan elit yang mengatur.

Penanganan Bencana sebagai Prioritas

Di tengah diskusi mengenai perubahan sistem pemilihan, Komar mengingatkan tentang pentingnya fokus pada penanganan bencana yang sedang melanda Sumatra. Ini sesuai instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

'Hari ini, energi bangsa mestinya fokus pada pemulihan dampak bencana, alih-alih mengusulkan wacana perubahan sistem politik,' tegas Komar, mencerminkan perhatian PDIP kepada masyarakat terdampak bencana.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi perizinan pemanfaatan hutan yang menjadi faktor penyebab bencana. Kebijakan jangka panjang harus dirumuskan agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang.