BNPB Targetkan Pembukaan Akses Jalan Tertutup Longsor di Tapanuli Utara dalam Tiga Hari

BNPB Targetkan Pembukaan Akses Jalan Tertutup Longsor di Tapanuli Utara dalam Tiga Hari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian pembukaan akses jalan tertutup longsor di Kabupaten Tapanuli Utara dalam waktu tiga hari ke depan.

Baca juga: Kritik Terhadap Penangkapan Direktur Lokataru: Komnas HAM dan DPR Suarakan Kepedulian

Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang telah melanda wilayah tersebut.

Proses Pembukaan Jalan dan Pemulihan Darurat

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut progres pembukaan jalan alternatif telah mencapai sekitar 80 persen.

Ia menekankan, pembukaan jalan menjadi prioritas utama untuk memastikan mobilitas logistik dan pelayanan kepada masyarakat terdampak di Tapanuli Utara.

BNPB berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta Kementerian Pekerjaan Umum dan aparat TNI-Polri untuk mengerahkan alat berat yang membersihkan material menghalangi akses jalan, termasuk di jalur perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.

“Progres pembukaan jalan alternatif saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan,” ujar Abdul.

Distribusi Bantuan melalui Udara dan Penguatan Komunikasi

Abdul Muhari menjelaskan, untuk wilayah yang belum dapat dijangkau oleh kendaraan darat, BNPB telah mendukung distribusi bantuan logistik dengan menggunakan helikopter.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Situasi Pulih

Hal ini memastikan kebutuhan dasar warga tetap tercukupi meskipun akses darat terbatas.

BNPB juga telah menyalurkan enam unit sarana komunikasi satelit internet, di mana lima unit telah berfungsi di kawasan terdampak.

Satu unit lainnya digunakan untuk survei dan pemetaan lapangan, yang memungkinkan koordinasi penanganan bencana lebih efisien.

Layanan Pengungsian dan Transisi Menuju Pemulihan

BNPB bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah untuk memperkuat layanan bagi warga pengungsi dengan menyediakan dapur umum, fasilitas MCK, serta distribusi logistik.

Koordinasi ini dilakukan melalui Posko Komando di bawah pimpinan Bupati Tapanuli Utara.