Klarifikasi Gubernur Aceh Terkait Surat Permintaan Bantuan Ke PBB

Klarifikasi Gubernur Aceh Terkait Surat Permintaan Bantuan Ke PBB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan klarifikasi mengenai surat permintaan bantuan ke PBB yang menuai kontroversi di publik. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada lembaga non-pemerintah yang beroperasi di Aceh.

Baca juga: Penjarahan di Rumah Politisi NasDem: Polisi Semakin Intensif Melakukan Penyelidikan

Pernyataan ini datang di tengah kritik yang menilai Pemerintah Aceh melangkahi pemerintah pusat dalam menangani bencana yang melanda daerah tersebut.

Klarifikasi Gubernur Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa ia tak tahu mengenai detail surat permintaan bantuan yang jadi polemik. 'Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,' ungkapnya saat diwawancarai oleh media di Banda Aceh.

Pernyataan ini disampaikan setelah Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial, yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penyerahan bantuan ini menjadi momentum penting untuk menjelaskan surat yang kembali menjadi sorotan publik.

Baca juga: Direktur Lokataru Ditangkap: Kontroversi Penghasutan dan Kebebasan Sipil

Menjawab Persepsi Publik

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa kesalahpahaman tentang surat tersebut muncul dari pandangan publik yang terlanjur mengira bahwa surat itu ditujukan langsung kepada PBB. 'Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB,' tegasnya.

Surat itu sebenarnya ditargetkan kepada UNDP dan UNICEF, yang memiliki program di Aceh, bukan lembaga internasional secara langsung. MTA menekankan perlunya dukungan dari lembaga tersebut dalam penanganan bencana yang saat ini berstatus bencana provinsi.

Status Bencana dan Peran Lembaga Internasional

Bencana yang melanda Aceh saat ini masih dalam status bencana tingkat provinsi, dengan fokus penanganan tetap berada pada pemerintah pusat. Walaupun demikian, MTA menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berupaya memperkuat penanganan dengan menggandeng lembaga berpengalaman dalam bencana.

UNDP dan UNICEF diakui memiliki peranan penting dalam program pemulihan di Aceh. MTA berharap, 'Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana, untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu.'

Baca juga: Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Selama Hampir 7 Jam Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2024