Jumat, 12 DESEMBER 2025 • 14:28 WIB

Pembubaran Parlemen Thailand: Respons Terhadap Ketegangan Perang dengan Kamboja

Author

Fiddy Anggriawan

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, resmi membubarkan parlemen pada Jumat, 12 Desember 2025, setelah mendapat persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Pembubaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pemilihan umum di tengah konflik yang berkepanjangan dengan Kamboja.

Keputusan Pembubaran Parlemen

Sebuah dekrit resmi dikeluarkan dalam Lembaran Kerajaan, menegaskan bahwa pembubaran DPR diperlukan untuk menggelar pemilihan baru bagi anggota Dewan.

Siripong Angkasakulkiat, juru bicara pemerintah, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar.

Dia mengungkapkan, "Ini terjadi karena kami tidak bisa maju dalam parlemen," menandakan ketidakstabilan politik yang mengikutinya.

Situasi Perang dengan Kamboja

Pembubaran parlemen terjadi bersamaan dengan bentrokan bersenjata di perbatasan dengan Kamboja yang telah berlangsung selama empat hari, mengakibatkan 20 orang tewas dan sekitar 200 lainnya terluka.

Perdana Menteri Anutin menegaskan bahwa pembubaran tidak akan memengaruhi operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Kontak senjata, termasuk penggunaan artileri berat, terjadi di belasan lokasi, mencerminkan eskalasi ketegangan antara kedua negara.

Raja Thailand Mengesahkan Dekrit

Raja Maha Vajiralongkorn telah menandatangani dekrit yang mempercepat pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menyatakan pemilu harus dilaksanakan dalam rentang 45 hingga 60 hari ke depan.

Dengan kondisi politik yang penuh ketidakpastian, pembubaran parlemen diharapkan dapat meredakan ketegangan di tengah konflik bersenjata.

Keberlanjutan pemerintahan dan ketertiban umum kini menjadi fokus utama bagi pihak berwenang dalam situasi yang tidak stabil ini.