Senin, 08 DESEMBER 2025 • 17:29 WIB

Kemendagri Selidiki Perjalanan Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana

Author

Fiddy Anggriawan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menginvestigasi kasus perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berlangsung saat wilayahnya dilanda bencana banjir bandang.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan perlunya mengaudit sumber pembiayaan perjalanan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Proses Pemeriksaan Oleh Kemendagri

Kemendagri telah memulai pemeriksaan terhadap sumber pembiayaan perjalanan umrah Bupati Mirwan MS. Langkah ini diambil setelah perjalanan tersebut dilakukan saat daerahnya dilanda bencana, mencuri perhatian publik.

Dalam keterangan pers, Bima Arya menyatakan bahwa pemeriksaan tidak hanya akan menjangkau Bupati Mirwan, tetapi juga seluruh pihak terkait dalam keberangkatan tersebut. Hal ini mengacu pada kasus Bupati Indramayu yang juga diperiksa.

Bima menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sanksi yang dapat diterapkan bervariasi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Proses pemeriksaan diharapkan berlangsung transparan.

Pengawasan Ketat Terhadap Bupati Aceh Selatan

Bima Arya menambahkan bahwa hasil dari pemeriksaan ini diharapkan dapat memunculkan keputusan yang tegas mengenai langkah selanjutnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menegaskan, "Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya."

Wakil Menteri mengharapkan bahwa pemeriksaan atas Bupati Aceh Selatan ini bisa selesai dalam beberapa hari ke depan. Penentuan sanksi, jika diperlukan, akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang mendalam.

Bima juga mengingatkan masyarakat agar bersabar menunggu hasil final dari proses pemeriksaan ini, seraya memastikan bahwa transparansi akan menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini.

Tanggapan Presiden RI

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap tindakan Bupati Mirwan. Dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana, Prabowo menyampaikan bahwa sikap Mirwan yang melaksanakan ibadah umrah saat daerahnya mengalami bencana tidak dapat dibenarkan.

Walaupun disampaikan dengan nada bercanda, pernyataan Prabowo kepada kepala daerah menjadi sinyal bahwa tindakan semacam itu tidak bisa dilewatkan. Ia menekankan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah tegas, "Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung."